PedomanBengkulu.com, Seluma – Pemerintah kabupaten Seluma terus mengupayakan agar wilayah di tujuh desa dapat dikembalikan ke kabupaten Seluma, dan tidak masuk ke wilayah Bengkulu Selatan. Sebelumnya Pemkab Seluma telah menggelar rapat bersama dengan tujuh kepala desa, dan menyatakan menolak bergabung ke kabupaten Bengkulu Selatan.

Kabag Administrasi Pemerintahan Umum Setdakab Seluma, Dadang Kosasi menyatakan, Pemkab Seluma akan ikut serta mendampingi tujuh kepada desa yang akan menemui Gubernur pada Kamis (13/8/2020) besok. Ia menyatakan Pemkab Seluma menolak keras wilayahnya masuk ke Bengkulu Selatan.

“Hasil rapat kemarin kepala desa akan menyampaikan aspirasi ke Gubernur Bengkulu pada kamis besok. Kami sudah membentuk tim untuk menyikapi Permendagri tersebut” jelasnya, Selasa (11/8/2020).

Dadang menyatakan, berdasarkan hasil koodinasi dengan Kementerian Dalam Negeri, Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) yang mengatur tapal batas tersebut masih bisa direvisi.

“Bupati Seluma menolak dan menentang keras atas keluarnya Permendagri tersebut. Intinya Permendagri bisa direvisi, setelah ada kesepakatan kedua belah pihak (daerah yang berbatasan) yang disetujui oleh Gubernur. Sikap tujuh des menolak bergabung ke Bengkulu Selatan dan tetap setia kepada Seluma” jelasnya.

Berdasarkan Permendagri nomor 9 Tahun 2020 tentang tapal batas Kabupaten Seluma dengan Bengkulu Selatan, terdapat 1.400 Hektar wilayah Kabupaten Seluma di tujuh Desa di Kecamatan SAM dan Semidang Alas yang bergeser ke Bengkulu Selatan. Wilayah tersebut meliputi desa Muara Maras 118,62 Hektar, Serian Bandung, 211,79 hektar, Talang Alai 141,68 hektar, Talang Kemang 291,20 hektar, Jembatan Akar 346,54 hektar, dan desa Gunung Kembang 46,324 M2, dan satu desa di Semidang Alas yakni Desa Suban 689, 65 Hektar. [IT2006]