PedomanBengkulu.com, Rejang Lebong – Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koprasi dan UKM Rejang Lebong mengusulkan 5000 pelaku usaha Mikro, kecil dan menegah sebagai penerima bantuan Produktif Usaha Mikro (BPUM) dari Pemerintah Pusat. Disampaikan Kepala Disperindagkop dan UKM Rejang Lebong, Dwi Purnamasari dari usulan yang telah disampikan tersebut, tercatat sebanyak 3.114 pelaku UKMK telah mendapatkan bantuan tersebut.

“Untuk penerima BPUM yang telah disetujui tersebut, dananya sudah masuk ke rekening masing-masing, sedangkan yang masih dalam proses masih ada 671 pelaku UMKM lagi. untuk yang masih dalam proses ini masih ada kendala. Saat ini kita masih mengusulkan lagi pelaku UMKM guna mendapatkan bantuan ini ke Pemerintah Pusat,” kata Dwi, Jumat (18/9/2020).

Dijelaskan Dwi pelaku UMKM yang menerima bantuan modal usaha ini tersebar dalam 15 kecamatan di Rejang Lebong, di mana mereka menerima bantuan modal sebesar Rp2,4 juta yang dananya disalurkan ke rekening bank yang ditunjuk yakni BRI masing-masing penerimanya.

Penunjukan BRI selaku penyalurnya di daerah itu karena bank itu telah memiliki unit hingga kepedesaan, nantinya pelaku UMKM ini akan mendapatkan aplikasi BPUM dan menyetorkan nomor rekening atau harus membuka rekening bank jika belum memilikinya.

“Kami sudah melakukan kerjasama dengan BRI di Rejang Lebong untuk membuka rekening secara massal untuk UMKM yang mendapatkan BPUM. Namun dari 5.000 an pelaku UMKM yang kami usulkan beberapa waktu lalu tidak semuanya dikabulkan, karena ada yang berstatus PNS, TNI/Polri sehingga langsung dicoret,” jelasnya.

Dwi juga menyampaikan bagi pelaku UMKM yang masih ingin mendapatkan bantuan permodalan di tengah pandemi Covid-19 ini, bisa mendatangi kantor Disperindagkop dan UKM setempat dengan membawa persyaratan mengisi blanko nama, alamat, nomor induk kependudukan (NIK) sesuai dengan KTP, jenis usaha dan jika ada menyertakan nomor rekening bank BRI. Data pelaku UMKM ini selanjutnya akan mereka kirimkan ke pemerintah pusat, dan akan dilakukan verifikasi oleh BPKP Provinsi Bengkulu.

“Bantuan ini digunakan untuk penguatan permodalan, bukan untuk konsumtif. Diharapkan mereka bisa kembali menjalankan aktivitas sebagai pelaku usaha yang selama ini kurang permodalan karena pengaruh Covid-19,” pungkas Dwi. [Julkifli Sembiring]