Agusrin saat dikerumuni para pendukungnya saat tiba di Bengkulu, Senin (7/9/2020) kemarin.

PedomanBengkulu.com, Bengkulu – Narapidana kasus korupsi yang dilakukan mantan Gubernur Bengkulu Agusrin M. Najamuddin beberapa tahun yang lalu, sempat membuat publik heboh dikarenakan mantan Gubernur tersebut kembali mencalonkan diri di Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak 9 Desember 2020 mendatang.

Hal ini tentu mendapatkan respon dari masyarakat melalui aliansi Masyarakat Sipil untuk Demokrasi dan Anti Korupsi (Aspirasi) Bengkulu, berkirim surat ke KPU tentang banyaknya tanggapan masyarakat terhadap pencalonan Mantan Koruptor Agusrin Maryono Najamudin sebagai Bakal Calon Gubernur Bengkulu pada pilkada mendatang.

Sehubungan dengan telah berlangsungnya pendaftaran calon Gubernur dan Wakil Gubernur Bengkulu pada pilkada 2020 dan berdasarkan ketentuan yang telah ada serta mengacu kepada UU, persyaratan pendaftaran calon Gubernur atas nama Agusrin M Najamuddin cacat secara hukum.

“Agusrin M Najamuddin berdasarkan putusan MA tahun 2011 yang lalu, bahwa mantan narapidana setelah masa tahanan selama 4 tahun sejak ditetapkan 10 April 2012 hingga 10 April 2016. Jika mengacu pada putusan MA tersebut terhitung sejak 10 April 2016 sampai 10 April 2021, maka Agusrin bisa mencalonkan sebagai Kepala daerah pada 10 April 2021 mendatang,” ungkap Ketua Umum Aspirasi, Yanwar Pribadi, dalam isi surat, Selasa (8/9/2020).

Berdasarkan tanggal 4 September 2020 pendaftaran calon Kepala Daerah Gubernur dan Wakil Gubernur 2020, maka Bakal Calon Gubernur Bengkulu Agusrin M Najamuddin tidak bisa ditetapkan sebagai calon Kepala Daerah.

“Hal ini mengacu pada pasal 4 ayat (2d) peraturan PKPU Nomor: 1 tahun 2020 yang berbunyi: jangka waktu telah menjalani pidana penjara sebagai mana dimaksud pada ayat (2a) terhitung sejak tanggal bakal calon yang bersangkutan telah selesai menjalani pidananya sampai dengan pada saat pendaftaran sebagai bakal calon,” jelasnya.

Sebelumnya melalui juru bicara (Jubir) KPU Provinsi Bengkulu Darlinsyah, mengatakan untuk syarat pencalonan Agusrin-Imron sudah lengkap, akan tetapi untuk kasus mantan narapidana akan kita lakukan pengecekan secara faktual.

“Untuk kasus narapidana 5 tahun keatas dan dibawah 5 tahun, akan kita lakukan cek faktur, karena setiap calon yang pernah tersandung kasus saat pencalonan ini juga melampirkan surat putusannya. Nanti kita akan melakukan pengecekan secara Administrasi dan fisiknya, baik itu dari lapas serta kita juga akan mendatangi KPU RI, dalam pengecekan keabsahan dokumen yang dilampirkan, begitu juga dengan Pak Agusrin,” jelasnya saat Agusrin-Imron mendaftarkan ke KPU, (06/9/2020). [Soprian]