Agusrin saat memberikan kata sambutan ketika mendaftar sebagai bakal calon gubernur di KPU Provinsi Bengkulu, Minggu (6/9/2020).

Agusrin Kirim Surat Keberatan ke Bawaslu RI

PedomanBengkulu.com, Bengkulu – Agusrin M. Najamuddin Calon Gubernur Bengkulu yang berpasangan dengan Imron Rosyadi resmi melayangkan surat ke Badan Pengawasan Pemilihan Umum (Bawaslu-RI) perihal atas keberatan atas surat KPU RI Nomor: 735/PL/02/2-SD/06/KPU/IX/200 tertanggal 5 September 2020, tentang penjelasan mantan terpidana.

Dikutip dari surat pernyataan Agusrin M. Najamuddin, mengajukan keberatan terhadap surat KPU RI Nomor: 735/PL/02/2-SD/06/KPU/IX/200, tentang mantan terpidana pada poin ke tiga yang menjelaskan bahwa memperhatikan ketentuan sebagaimana tersebut pada angka 1 dan angka 2 klien pemasyarakatan yang masih berada dalam bimbingan Bapas adalah seorang yang masih berstatus sebagai terpidana atau narapidana sehingga belum dikatagorikan mantan narapidana.

Bahwa dengan penjelasan mantan narapidana dari KPU RI tersebut diatas mengakibatkan terancam tidak memenuhi syarat sebagai calon Gubernur Bengkulu periode 2021-2024 mendatang. Bahkan keberatan dengan alasan adanya fatwa Mahkamah Agung RI Nomor: 30/Tuaka/Pid/IX/2015 atas permohonan Bawaslu RI yang menjelaskan.

“Bahwa pada poin 2 menyebutkan bebas bersyarat adalah proses pembinaan untuk mengintegrasikan narapidana kedalam kehidupan masyarakat setelah memenuhi persyaratan yang telah ditentukan. Selanjutnya seorang yang berstatus bebas bersyarat, karena telah pernah menjalani pidana didalam lapas, maka dikategorikan sebagai mantan narapidana,” dikutip dalam surat permohonan keberatan Agusrin M. Najamuddin, Jakarta (11/9/2020).

Agusrin juga menyampaikan keberatan atas surat tersebut, menurutnya sebelum melakukan mendaftarkan sebagai calon Gubernur Bengkulu sudah membaca dan mempelajari dengan teliti Putusan MK Nomor: 56/PUU-XVII/2019, fatwa MA Nomor: 30/Tuaka/Pid/IX/2015 dan PKU PU nomor 09 tahun 2019.

“Yang pada intinya mantan narapidana adalah seorang yang telah pernah menjalani pidana didalam lapas. Seseorang yang berstatus bebas bersyarat karena telah pernah menjalani pidana di lapas, maka dikatagorikan sebagai mantan narapidana. Mantan narapidana berhak mencalonkan diri sebagai calon kepala daerah terhitung setelah melewati masa 5 tahun setelah menjalani pidana penjara (terhitung 5 tahun setelah keluar penjara),” jelasnya.

Agusrin M. Najamuddin, juga menginformasikan bahwa dirinya mantan narapidana yang dituntut 4,5 tahun pidana penjara dan di vonis pidana penjara 4 tahun. Mulai menjalani pidana penjara 10 april 2012 yang lalu.

Dalam vonis tersebut Agusrin M. Najamuddin juga menyampaikan bahwa hak politiknya tidak dicabut, tidak ada kerugian negara (tidak ada uang pengganti satu rupiah pun).

“Saya secara resmi sudah selesai menjalani pidana penjara (keluar penjara tanggal 6 November 2014 sesuai dengan surat keterangan lapas nomor: W11.PAS.PAS.1.PK.01.01.9954),” katanya.

“Saat saya mendaftarkan diri sebagai calon Gubernur Provinsi Bengkulu ke KPU Provinsi Bengkulu pada hari minggu tanggal 6 September 2020 tidak sedang dan telah selesai menjalani bebas bersyarat sesuai dengan surat Bapas Nomor: W11.PAS.PAS.31-PK.01.05.06-0420,” pungkasnya. [Soprian]