Ridwan Mukti.

PedomanBengkulu.com, Bengkulu – Masih ingat dengan pepatah lama Mantan Narapidana kasus Korupsi Gubernur Bengkulu Ridwan Mukti dan Wakilnya Rohidin Mersyah dalam masa awal jabatannya menyebut pepatah lokal “lubuknya kecil buayanya banyak” dan pada akhirnya dirinya juga buaya, ditangkap KPK dalam Operasi Tangkap Tangan (OTT) pada Selasa (20/6/2017) lalu.

Mantan Gubernur Bengkulu memang mengikrarkan fakta Intergritas anti korupsi, karena banyaknya tindak korupsi yang terjadi sehingga sebelum dirinya terpilih Gubernur Bengkulu, ia sempat mengatakan kala itu kasus yang menjerat Gubernur Bengkulu sebelum dirinya, dan menyatakan bukan banyak lagi tetap buaya semua.

Sebelum terjadi OTT mungkin, apa yang dilakukan oleh isteri mantan Gubernur Bengkulu Ridwan Mukti pada waktu itu merupakan tradisi bahkan bukan lagi menjadi rahasia umum untuk mendapatkan proyek dengan anggaran yang sengaja di mark up sehingga nilai proyek menggelembung. Kelebihan nilai itu yang menjadi setoran dimuka yang dilakukan oleh pengusaha dalam mendapatkan proyek pemerintah.

Persaingan dalam pilkada dengan biaya yang cukup tinggi tentu sangat sulit diterima oleh akal pikiran rakyat kalau tujuannya untuk mengabdi. Pengabdian kepada rakyat hanyalah bibir kampanye semata dan dibalik itu semua adalah uang yang jumlahnya menggiurkan sehingga para kontestan tak segan-segan menghamburkan uang demi meraih simpati rakyat agar terpilih dan pada akhirnya menjadi deretan penyumbang ke KPK.

Gubernur Bengkulu Ridwan Mukti dan istrinya ini menjadi tersangka penerimaan suap terkait fee proyek pembangunan peningkatan jalan di Kabupaten Rejang Lebong. Ridwan Mukti menerima uang Rp 1 miliar dari total fee Rp 4,7 miliar yang dijanjikan pengusaha pemenang proyek.

“Setelah melakukan pemeriksaan 1×24 jam dilanjutkan gelar perkara disimpulkan adanya dugaan tindak pidana korupsi penerimaan hadiah atau janji oleh gubernur Bengkulu terkait dengan fee proyek dan meningkatkan status perkara ke penyidikan,” kata Wakil Ketua KPK Alexander Marwata dalam jumpa pers di gedung KPK, Jl Kuningan Persada, Jakarta Selatan, Rabu (21/6/2017) lalu.

Sebelum Ridwan Mukti, Pejabat Pertama adalah Agusrin Maryono Najamuddin, yang memimpin Bengkulu pada periode 2005-2012. Agusrin dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana korupsi dana pajak bumi dan bangunan serta bea perolehan hak atas tanah bangunan pada tahun anggaran 2006, yang mengakibatkan kerugian negara sebesar Rp20,16 miliar.

Agusrin M Najamuddin

Dengan ditetapkanya Agusrin M Najamuddin menjadi tersangka, lalu kemudian pada 17 Desember 2012 Menteri Dalam Negeri Gamawan Fauzi melantik Junaidi Hamsyah sebagai Gubernur Bengkulu, hampir selama tiga tahun menjabat, lagi-lagi Gubernur Bengkulu tersandung kasus korupsi kembali.

Direktorat Tindak Pidana Korupsi (Dit Tipikor) Bareskrim Polri menetapkan status tersangka terhadap Junaidi dalam kasus dugaan korupsi penerbitan SK pembayaran honor Tim Pembina RSUD M Yunus, Bengkulu, pada 2011 yang nilai proyeknya mencapai Rp 5,4 miliar.

Terjerat Kasus Korupsi, Mantan Gubernur Bengkulu Diserahkan ke Kejari |  Pedoman Bengkulu
Junaidi Hamsyah.

Dengan sederetan Fakta Kasus Korupsi yang dilakukan oleh tiga mantan Gubernur Bengkulu yang tentu sangat merugikan negara, sehingga membuat publik harus pintar berhati-hati dalam memilih dan menentukan siapa Gubernur Bengkulu kedepannya.

Hal ini di sampaikan melalui akun Facebook Haris Munandar dikolom komentar Poling pemilihan Gubernur Bengkulu pada 9 Desember 2020 mendatang yang dibuat oleh PedomanBengkulu.com, ia menyampaikan cukup dahulu dan jangan terulang kembali.

“Legowo kando…Banyak asfek yang dikaji…dari UU politik, UU KPU korelasi dengan UU Bawaslu serta hukum sosial yang berlaku dimasyarakat jelas dan gamblang. Syarat pencalonan kandidat pun sangat jelas…kami warga Bengkulu merasa malu…cukup lah dahulu istilah lubuk kecil buayanya banyak…mohon jangan ditambah lagi dengan istilah miris lainnya yang berlaku,” ungkapnya [soprian]