Gubernur Bengkulu Rohidin Mersyah melakukan Peninjauan Posko Pengamanan Covid-19 pada Senin malam (25/05/2020).

PedomanBengkulu.com, Bengkulu – Tes swab virus Corona atau Covid-19 ialah salah satu metode untuk mendeteksi Covid-19. Dalam upaya memutus mata rantai penularan dan penekanan penyebaran virus Corona, saat ini banyak dilakukan pengujian terhadap virus SARS-CoV-2 tersebut.

Sebelumnya pemeriksaan yang sering dilakukan adalah rapid tes. Akan tetapi, rapid tes hanya bisa digunakan sebagai skrining atau proses penyaringan awal sehingga tidak terlalu efektif dalam mendeteksi covid-19.

Perlu kita ketahui secara bersama, rapid tes berbeda dengan pemeriksaan swab tenggorokan. Hasil pemeriksaan swab digunakan untuk mendiagnosis seseorang yang terinfeksi virus Corona jenis baru.

Swab test corona adalah pemeriksaan untuk mendeteksi virus corona atau disebut dengan tes PCR (polymerase chain reaction). Dalam swab test corona, petugas medis akan mengambil sampel apus dari saluran pernapasan. Misalnya, hidung dan tenggorokan.

Tes PCR menganalisis DNA atau RNA (materi genetik virus) yang terdapat dalam virus. Meski sampel hanya mengandung materi genetik dengan jumlah sedikit, pemeriksaan ini dapat melipatgandakan DNA atau RNA tersebut.

Dengan demikian pentingnya PCR untuk kepentingan masyarakat, Ketua Komisi lV DPRD Provinsi Bengkulu Edison Simbolon meminta Pemerintah Provinsi Bengkulu segera mungkin membeli alat laboratorium uji swab untuk mendeteksi penyebaran covid-19 di tengah-tengah masyarakat.

Edison menjelaskan, hal ini harus segera direalisasikan dengan tujuan agar hasil pemeriksaan sampel swab dahak orang dengan gejala Covid-19 tersebut bisa cepat terdeteksi sehingga bisa segera dilakukan penanganan dalam memutus mata rantai penularan covid-19.

Sebelumnya kata Edison, sudah melakukan koordinasi kepada Rumah Sakit M Yunus (RSMY) dan Dinas Kesehatan Provinsi Bengkulu, bahwa kendala dalam mendeteksi virus corona adalah alat swab. Provinsi Bengkulu saat ini masih mengirim ke Palembang atau Jakarta.

“Kita sarankan Pemprov Bengkulu beli saja sendiri dan kita tidak bakal keberatan berapapun anggaran yang dibutuhkan untuk membeli alat tersebut. Hal itu karena saat ini uji swab harus melakukan pengiriman yang membutuhkan waktu, ditambah lagi dengan pengujian di laboratorium,” ungkap Edison, Senin (06/04/2020) yang lalu.

Disisi lain disampaikan Kepala Balai POM di Bengkulu Syafrudin mengatakan untuk alat Swab atau PCR yang digunakan oleh Pemerintah Provinsi Bengkulu masih bentuk pinjam ke BPOM.

“Masih dalam bentuk pinjam,” singkatnya, pada (3/9/2020) yang lalu.

Diketahui Pemerintah provinsi (Pemprov) Bengkulu beberapa bulan yang laku mendapatkan apresiasi dari Kementerian Keuangan (Kemenkeu) RI atas kinerja percepatan penanggulangan Covid-19. Penghargaan tersebut berupa pengucuran Dana Insentif Daerah (DID) Tambahan senilai 12 miliar lebih.

Bersama 4 provinsi lain di pulau Sumatera (Sumatera Barat, Lampung, Jambi, Bangka Belitung), pemprov Bengkulu dianggap memiliki kinerja baik dalam upaya penanganan dan pencegahan pandemi Covid-19 sesuai yang diharapkan pemerintah pusat.

“Kita mendapatkan dana insentif daerah, dianggap kinerja penanganan Covidnya produktif dan tepat, sesuai juklak-juknisnya dan tentu ada indikator-indikator keberhasilan yang dibuat oleh gugus tugas Covid-19 kemudian kementerian keuangan meng SK kan, Alhamdulillah Pemprov mendapatkan dana insentif daerah sebesar 12 Miliar lebih,” ungkap Gubernur Rohidin, pada (22/07/2020) yang lalu.

Dana tersebut tambah Gubernur Rohidin, akan digunakan kepada program yang benar-benar bersentuhan dan dirasakan langsung oleh masyarakat Provinsi Bengkulu.

“Tentu akan kita gunakan kepada program yang betul-betul bisa memulihkan kondisi ekonomi, bisa mengatasi persoalan-persoalan ekonomi, persoalan masyarakat, menurut saya ini suatu apresiasi yang sangat positif dan sangat ril,” papar Gubernur Rohidin.

Sebelumnya Anggota DPRD Provinsi Bengkulu, Jonaidi, dalam keterangannya mendesak Pemerintah Provinsi (Pemprov) Bengkulu untuk segera merealisasikan dana realokasi senilai Rp.30,8 milyar dalam dana APBD Provinsi tahun 2020 ini, yang diperuntukan untuk mencegah dan menangani Covid-19.

Dikatakan politisi Gerindra ini, dari total realokasi tersebut diantaranya peruntukan untuk bidang kesehatan, dan jaring pengaman sosial masyarakat seperti upaya pemulihan ekonomi, bantuan Bahan Kebutuhan Pokok (Bapok), dan lainnya.

Hanya saja yang menjadi persoalan, sampai sekarang realokasi anggaran yang dimaksud, diakuinya, belum direalisasikan pihak eksekutif, dengan demikian pihaknya menyarankan kepada Pemprov untuk segera merealisasikannya.

“Kita juga heran, sebenarnya apa yang ditunggu Pemprov. Sementara masyarakat yang merasakan dampak Covid-19 terus bertanya-tanya kapan bantuan bisa mereka terima,” kata Jonaidi, pada Senin, (4/5/2020).

Menanggapi peristiwa tersebut Kepala Perwakilan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Provinsi Bengkulu Iskandar Novianto, mencatat realisasi anggaran penanganan pandemi COVID-19 di provinsi itu baru mencapai 27 persen dari total Rp556,9 miliar dana yang dianggarkan di seluruh Kabupaten/Kota.

“Harusnya pemerintah daerah bisa memetakan masalah dan segera menggunakan sisa anggaran tak terduga yang sudah dialokasikan,” ungkapnya, Jumat (21/8/2020).

Begitu juga yang disampaikan Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Bengkulu Herwan Antoni perihal insentif bagi tenaga kesehatan Covid-19 terkendala pada perubahan Peraturan Gubernur (Pergub). Insentif tersebut menggunakan Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN).

“Harus ada perubahan peraturan terkait dengan penjabaran APBD dengan adanya transfer dana pusat dan ini yang diproses,” kata dia di Bengkulu, Minggu (16/8/2020).

Herwan, menyampaikan total insentif bagi tenaga kesehatan yang bekerja di fasilitas kesehatan milik Pemerintah Provinsi Bengkulu akan dicairkan dalam beberapa tahap dengan total sebesar Rp1,4 miliar. tahap pertama total insentif yang akan dibayarkan sebesar Rp800 juta dan anggaran tersebut saat ini sudah tersedia di kas daerah Provinsi Bengkulu.

Sedangkan insentif bagi tenaga kesehatan yang bekerja di fasilitas kesehatan di delapan kabupaten dan satu kota di Bengkulu dibayarkan melalui pemerintah daerah masing-masing.

“Informasi dari Biro Keuangan bahwa pembahasan soal perubahan Pergub itu sudah selesai, sehingga nanti secepatnya kita bisa mengusulkan anggaran ini karena sudah ditunggu-tunggu oleh tenaga kesehatan kita,” paparnya.

Merespon perihal insentif, salah satu tenaga medis dari Dinas Kesehatan Provinsi Bengkulu mulai maret hingga Agustus 2020 baru diberikan insentif ketika diawal bulan Agustus, itupun tidak sesuai dengan pernyataan Pemerintah.

“Kami semenjak dipekerjakan mulai maret hingga Agustus 2020 ini, baru di Bulan Agustus kami dibayar itupun tidak sesuai yang katanya kemarin diberikan insentif perbulan sebesar Rp3.000.000,” ungkap salah tenaga medis covid-19 yang tidak ingin disebut namanya, Senin (31/08/2020) yang lalu.

Insentif yang dijanjikan oleh Gubernur Bengkulu melalui Dinas Kesehatan Provinsi Bengkulu ini akan dibayar setiap bulan semenjak dipekerjakan di laboratorium, akan tetapi sayangnya tidak sesuai dengan realita, Lagi-lagi ia menyampaikan baru memasuki bulan Agustus diibayar.

“Setiap awal bulan terus kami tanyakan perihal insentif yang dijanjikan, dan baru Agustus kami dibayar,” ujarnya. [Soprian]