PedomanBengkulu.com, Bengkulu – Dua orang terdakwa kasus dugaan penjualan aset milik Pemeritah Kota (Pemkot) Bengkulu seluas 8,6 hektar di daerah Perumnas Korpri Kelurahan Bentiring Kecamatan Muara Bangkahulu Kota Bengkulu yakni Malidin selaku lurah Bentiring dan Istri Camat Muara Bangkahulu Dewi Astuti yang merupakan Direktur PT. Tiga Putra Mandiri menjalani sidang perdana di Pengadilan Negeri Bengkulu, Rabu (23/9/2020).

Sidang yang diketuai Majelis Hakim Rizal Fauzi ini dengan agenda pembacaan dakwaan dari Jaksa Penuntut Umum (JPU) Kejaksaan Negeri (Kejari) Bengkulu.

JPU Kejari Bengkulu dalam sidang terdakwa Malidin dan Dewi Astuti didakwa oleh JPU dengan Pasal 2, Pasal 3 dan Pasal 9 jucto 55 ayat 1 ke 1KUHPidana tentang tindak pidana korupsi.

Kuasa Hukum terdakwa Malidin yakni Sofian Siregar keberatan dengan dakwaan JPU lantaran menurutnya perkara tersebut melibatkan aktor intelektual dalam penerbitan aset yang merupakan milik Pemerintah Kota Bengkulu.

Sofian Siregar membeberkan, bahwa terdakwa mendapat telepon dari seseorang untuk menandatangani Surat Keterangan Terdaftar (SKT) lahan tersebut. Dari situ pihaknya meyakini ada pihak yang harus bertanggungjawab atas perkara tersebut.

“Beliau memang sebagai Lurah, tapi klien kami hanya datang untuk menandatangani SKT tersebut. Semuanya itu nanti akan kami jelaskan dalam eksepsi kami pada pokoknya itu. Kami berharap proses hukum ini ketika berjalan, berjalan sesuai trek yang ada, karena masih ada pihak-pihak lain yang kami yakini harus bertanggungjawab terhadap perkara ini, karena tidak mungkin hanya sebagai seorang Lurah bisa bertindak sebesar ini, karena kerugian negaranya luar biasa 4 sekian milyar,” ungkap Sofian.

Hal sama juga disampaikan kuasa hukum Dewi Astuti yakni Deden Abdul Hakim yang keberatan dengan dakwaan JPU. Menurutnya dalam perkara ini ada kejanggalan, pasalnya nama penjual dan pembeli sama-sama Dewi Astuti.

“Masa disitu ada penjualnya Dewi Astuti lalu pembelinya Dewi Astuti juga, nah itu juga pernah menjadi pertanyaan, dokumen itu tidak pernah terbit, tapi itu dimunculkan, tapi okelah nanti akan kita bantah dalam sidang. Ini kita mau tau dulu, kamu menuduh menguasai suatu benda, buktikan dulu itu benda siapa,” jelas Dede.

Sidang kasus tersebut akan kembali dilanjutkan pada 29 september 2020 dengan agenda penyampaian eksepsi dari penasehat hukum terdakwa. [Anto]