PedomanBengkulu.com, Rejang Lebong – Tim Kuasa hukum Bakal Calon Bupati/Bakal Calon Wakil Bupati M Fikri -Tarsisius Samuji melayangkan surat permintaan klarifikasi ke KPU Rejang Lebong, karena tim kuasa hukum menilai KPU tidak memiliki hak untuk menyampaikan informasi hasil Swab salah satu calon wakil bupati Rejang Lebong Positif Covid 19.

Disampaikan Riyan Franata SH selaku kuasa Hukum Fikri-Samuji, surat permintaan klarifikasi tesebut dilayangkan pada hari Senin (7/9/2020) pada saat konprensi pers di Balai PAN Rejang Lebong Air Putih Baru Kecamatan Curup Selatan.

“Hari ini kita sudah melayangkan surat permintaan klarifikasi ke KPU. Ada 8 poin yang kita sampaikan dalam surat tersebut,” kata Ryan.

Disampaikan Ryan, poin penting dari permintaan klarifikasi tersebut yakni, KPU sebagai penyelenggara pemilu hanya mempunyai kewenagan menerima persyaratan bakal calon, salah satunya berkas hasil Swab Covid-19 dan tidak mempunyai kewenangan untuk menyampaikan hasil swab mengenai salah satu calon wakil bupati Rejang Lebong yang dinyatakan positif Covid-19 kepada publik. Jika dilakukan maka menurut kuasa hukum Fikri – Samuji , KPU Rejang Lebong telah melakukan penyalahgunaan kewenangan dan melanggar peraturan perundang-undangan serta menyalahi etika penyelenggaraan pemilu.

“Amat penting bagi kami selaku tim kuasa hukum M Fikri- Samuji, secara resmi meminta penjelasan, klarifikasi serta informasi mengenai penyampaian hasil Swab salah satu bakal calon wakil Bupati Rejang Lebong yang dinyatakan positif Covid-19 yang telah disampaikan KPU Kabupaten Rejang Lebong dengan identitas secara lengkap dan jelas bahkan tanpa menggunakan inisial kepada publik,” kata Riyan.

Riyan melanjutkan KPU Rejang Lebong pada saat pendaftaran pasangan calon bupati dan calon Wakil Bupati pada hari Jumat
(4/9/2020) menyampaikan informasi melalui media massa mengenai hasil swab salah satu bakal calon wakil bupati Rejang Lebong yang dinyatakan positif Covid 19.

Berdasarkan pasal 57 ayat (1) UU nomor 36 tahun 2009 tentang kesehatan disebutkan Setiap orang berhak atas rahasia kondisi kesehatan pribadinya yang telah dikemukakan kepada penyelenggara pelayanan kesehatan. Berdasarkan ketentuan pasal 54 ayat (1) undang undang nomor 14 tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik Setiap Orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mengakses dan/atau memperoleh dan/atau memberikan informasi yang dikecualikan sebagaimana diatur dalam Pasal 17 huruf a, huruf b, huruf d, huruf f, huruf g, huruf h, huruf i, dan huruf j dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan pidana denda paling banyak Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).

Berdasarkan lampiran surat edaran nomor Hk.02.01/MENKES/199/2020 Tentang komunikasi penanganan Covid 19 disebutkan membentuk tim komunikasi yang diketuai oleh pimpinan Daerah , menunjuk juru bicara dari Dinas Kesehatan yang memiliki artikulasi dan kemampuan dalam menghadapi media.

Informasi berikut dapat disampaikan setelah mendapatkan persetujuan dari pemerintah pusat dan hanya disampaikan oleh juru bicara Covid 19 Pemerintah diantaranya jumlah dan sebaran ODP khusus di daerah tersebut, jumlah dan sebaran PDP Khusus di daerah tersebut, jumlah dan sebaran pasien yang dinyatakan sehat, jumlah dan sebaran spesimen yang diambil, jumlah dan sebaran hasil pemeriksaan laboratorium terhadap sepessimen khusus di daerah tersebut. Data dan identitas pasien tidak disebarluaskan ke Publik.

“Mengacu kepada surat edaran nomor Hk.02.01/MENKES/199/2020 Tentang komunikasi penanganan Covid 19 pada huruf F poin ke 4 angka 3 , sepanjan pengetahuan kami gugus tugas Covid 19 RL belum menyampaikan secara resmi mengenai hasil swab salah satu bakal calon wakil bupati RL yang dinyatakan positif Covid 19. Sedangkan KPU RL telah menyampaikan informasi hasil swab salah satu bakal calon wakil bupati RL yang dinyatakan positif Covid 19 dengan identitas secara lengkap dan jelas bahkan tanpa menggunaakan inisial kata,” kata Riyan.

Dikonfirmasi terkait tindakan hukum yang akan dilakukan oleh kuasa FIS kepada KPU terkait membuka identitas Bakal calon Wakil bupati yang positif Covid 19 tersebut, Riyan menyampaikan masih menunggu jawaban dari KPU.

“Kita masih menunggu jawaban KPU, setelah ada jawaban kita pelajari dan baru ditentukan sikap selanjutnya,” kata Riyan.

Terkait kondisi Bacawabup Tarsissius Samuji, Riyan tak menampik bahwa klienya memang terpapar Covid 19 dan sekarang masih menjalani isolasi mandiri.

“Kita tidak menampik, klien kami kondisinya sedang sakit, namun berangsur membaik dan sekarang lagi menjalani isolasi,” kata Riyan.

Terpisah Koordinator Divisi Tekhnis Penyelenggaraan Pemilu KPU Rejang Lebong, Visco Putra Alexander, membenarkan adanya surat permintaan klarifikasi dari kuasa hukum Fikri- Samuji, namun ia belum membaca isi surat yang disampaikan ke KPU tersebut

“Surat dari kuasa hukum Fikri – Samuji baru masuk siang ini, kita akan pelajari terlebih dahulu dalam 1-2 hari ini baru bisa kita respon,” singkat Visco.

Sebelumnya Terkait ketidak hadiran Tarsisius Samuji sebaga Calon Wakil Bupati M Fikri, Visco menyampaikan, berdasarkan surat keterangan yang disampaikan ke KPU dalam kondisi sakit.

“Sesuai dengan regulasi, seluruh pasangan calon untuk menyampaikan hasil Swab Covid-19 karena kita akan memberikan surat pengantar pemeriksaan kesehatan ke Bengkulu. Bapak Syamsul dan bapak Hendra hasil Swabnya negatif, untuk bapak Fikri juga hasilnya negatif, namun untuk Bapak Samuji hasil Swabnya menunjukan Positif Covid-19, itulah kenapa kemudian bapak Samuji tidak hadir, karena memang secara aturan ketika hasilnya dinyatakan Positif, maka yang bersangkutan dilarang hadir kek KPU Pada saat pendaftaran,” kata Visco.

Visco juga menyampaikan terkait adanya kandidat yang positif Covid-19 maka sesuai dengan aturan, yang bersangkutan diwajibkan menjalani isolasi selama 14 hari dan kemudian 14 ke depan wajib melakukan Swab kembali ketika hasilnya negatif maka KPU akan memberikan surat pemeriksaan kesehatan.Terkait ketidak hadiran Tarsisius Samuji sebaga Calon Wakil Bupati M Fikri, Visco menyampaikan, berdasarkan surat keterangan yang disampaikan ke KPU dalam kondisi sakit.

“Sesuai dengan regulasi, seluruh pasangan calon untuk menyampaikan hasil Swab Covid-19 karena kita akan memberikan surat pengantar pemeriksaan kesehatan ke Bengkulu. Bapak Syamsul dan bapak Hendra hasil Swabnya negatif, untuk bapak Fikri juga hasilnya negatif, namun untuk Bapak Samuji hasil Swabnya menunjukan Positif Covid-19, itulah kenapa kemudian bapak Samuji tidak hadir, karena memang secara aturan ketika hasilnya dinyatakan Positif, maka yang bersangkutan dilarang hadir kek KPU Pada saat pendaftaran,” kata Visco.

Visco juga menyampaikan terkait adanya kandidat yang positif Covid-19 maka sesuai dengan aturan, yang bersangkutan diwajibkan menjalani isolasi selama 14 hari dan kemudian 14 ke depan wajib melakukan Swab kembali ketika hasilnya negatif maka KPU akan memberikan surat pemeriksaan kesehatan.[Julkiflli Sembiring]