PedomanBengkulu.com, Bengkulu – Komite II Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia memperoleh lebih banyak aspirasi dari masyarakat yang dihimpun melalui kegiatan anggota ke daerah pemilihan periode awal 2020 di lembaga tinggi negara tersebut. Hal ini sebagaimana kajian dari Pusat Kajian Daerah dan Anggaran Sekretariat Jenderal DPD RI.

Senator Muda Indonesia asal Provinsi Bengkulu, Hj Riri Damayanti John Latief mengutarakan, salah satu aspirasi yang menjadi agenda prioritas Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia setelah menyerap berbagai aspirasi dari masyarakat adalah persoalan infrastruktur penunjang kegiatan masyarakat.

“DPD memandang perlunya kolaborasi sinergitas antara pemerintah pusat dan pemeritah daerah dalam rangka perluasan kesempatan kerja dan pembangunan infrastruktur penunjang kegiatan masyarakat, seperti bidang keagamaan, kesehatan, pendidikan, dan lain-lain,” Riri Damayanti mengatakan, Rabu (23/9/2020).

Wakil Bendahara III Ikatan Keluarga Seluma, Manna, Kaur ini menekankan, tidak semua daerah di Indonesia memiliki kemampuan anggaran untuk membiayai semua proyek pembangunan infrastruktur yang benar-benar dibutuhkan oleh masyarakat dengan segera.

“Di APBN perlu ada penambahan alokasi APBD untuk membuka akses jalur darat untuk lalu lintas barang komoditas, untuk kemajuan dunia pendidikan, kesehatan dan lain-lain. Untuk daerah kaya kalau perlu distop dulu. Fokus ke daerah-daerah yang memiliki kemampuan anggaran yang lemah,” ungkap Riri Damayanti.

Wakil Ketua Umum BPD HIPMI Provinsi Bengkulu ini juga meminta kepada pemerintah berikut pihak terkait untuk memperhatikan jalan nasional maupun jalan penghubung antar kabupaten sehingga dapat melancarkan mobilisasi orang dan barang serta laju perekonomian daerah.

“Perlu ada standardisasi jumlah marka dan petunjuk jalan di setiap daerah, karena banyak jalan di daerah yang tidak dilengkapi marka dan petunjuk jalan,” imbau Riri Damayanti.

Dalam kegiatan anggota ke daerah pemilihan periode awal 2020, Pusat Kajian Daerah dan Anggaran Sekretariat Jenderal DPD RI menghimpun 76 aspirasi yang merupakan agenda prioritas komite, prosentase terbesar, yakni 46 persen merupakan agenda Komite II. Disusul Komite IV sebesar 28 persen, kemudian komite III sebesar 16 persen, dan terakhir Komite I sebesar 10 persen.

Dari total aspirasi sejumlah 879, sembilan persen (9%) diantaranya (76) merupakan agenda prioritas komite, sedangkan 91 persennya (803) adalah agenda bidang tugas komite lainnya (non prioritas).

Dari 879 total aspirasi, empat puluh dua persen (42%) diantaranya (368) merupakan aspirasi yang terkait dengan kewenangan daerah, sedangkan 58 persen diantaranya (511) adalah aspirasi yang terkait dengan kewenangan pusat. [Muhammad Qolbi]