Oleh : Hajmaaisyah

Ratusan lebih para garda terdepan yaitu dokter dan perawat yang menjadi pahlawan untuk menyelamatkan nyawa manusia telah gugur. Telah enam bulan makhluk tak kasat mata Covid-19 ini mewabah di Indonesia. Telah berbagai macam kebijakan untuk menghentikan penularan Covid-19. Seperti salah satu upaya yang dilakukan oleh pemerintah DKI Jakarta yang kini tengah menggodok regulasi untuk menghapus isolasi mandiri. Menurut Anis Baswedan, semua pasien covid-19 baik yang dengan gejala ringan ataupun tanpa gejala harus menjalani isolasi di tempat yang telah disediakan oleh pemerintah.

“Sedang disiapkan regulasinya bahwa isolasi mandiri itu dikelola oleh pemerintah sehingga lebih efektif dalam memutus mata rantai Covid-19,” kata Anies dalam rekaman suara yang diberikan Humas DKI, dilansir dari fokus.tempo.co, Selasa (1/9/2020).

Anggota DPRD DKI Fraksi PDIP Gilbert Simanjuntak juga mengecam kebijakan larangan isolasi mandiri. Menurutnya langkah Pemprov DKI gegabah dan hanya menambah beban tenaga medis yang sudah selama enam bulan menjadi garda terdepan melawan Covid-19.

“Mengatakan isolasi mandiri tidak efektif lalu akan mengisolasi penderita Covid-19 di RS adalah tidak tepat. Selain secara ilmiah tidak tepat karena banyak yang OTG (orang tanpa gejala) atau suspek, dan sebagian sakitnya ringan dan tidak butuh perawatan, beban tenaga medis menjadi sangat berat,” kata Gilbert, dikutip dari akurat.co, (4/9/20).

Ini adalah posisi sulit bagi para garda terdepan seperti dokter dan perawat.

Di saat pandemi masih mewabah , tidah ada lockdown syar’i, di tambah obat yang belum ada. Maka tak heran jika masih banyak yang ragu akan kebijakan ini, karena semua masyarakat telah melihat realita bagaimana penanganan covid-19 selama 6 bulan berlalu. Faktanya yang terjadi adalah pemerintah gagal dalam menyiapkan tenaga medis, anggaran dan fasilitas Kesehatan, sehingga pemerintah gagal mendapatkan kepercayaan dari masyarakat. Dari fakta 6 bulan penanganan wabah, pemerintah nyatanya gagal mengintervensi penanganan pandemi covid-19. Hal ini bukan semata persoalan teknis, akan tetapi merupakan buah dari diterapkannya system politik demokrasi dengan ekonomi kapitalismenya.

Dimana keuntungan materi yang akan terus dikejar dalam kondisi apapun. Dan nyawa manusia mungkin tak lagi menjadi prioritas utamanya. Apalagi pemerintah mengeluarkan kebijakan tetap dibukanya jalur transportasi udara dari negara manapun karena ekonomi bakal jeblok jika penerbangan ditutup. Apalagi negara pertama yang menjadi tempat bermulanya wabah masih tetap diizinkan untuk keluar masuk ke negeri ini. Sehingga sudah dapat dipastikan bahwa angka masyarakat Indonesia yang terkena covid-19 tetap tinggi, bahkan dapat lebih parah lagi. Inilah fakta bahwa system politik demokrasi dengan ekonomi kapitalismenya tidak akan pernah mampu melaksanakan karantina wabah covid-19.

Karantina atau isolasi bukanlah satu-satunya kebijakan yang harus dijalankan pada saat wabah melanda di suatu negeri, akan tetapi dibutuhkan kebijakan-kebijakan lain yang terukur capaiannya dalam menopang upaya karantina, agar sukses dalam menghambat penyebaran wabah, tanpa mematikan roda perekonomian dan social masyarakat di negeri tersebut. Sekaligus sebagai salah satu cara agar wabah penyakit tidak menular ke daerah atau negara lain. Bahkan Indonesia di blokir oleh 59 negara termasuk negara tetangga kita Malaysia juga menjadi daftar yg memblokir WNI masuk ke Malaysia.

“Berdasarkan laporan Kementerian Luar Negeri RI, 59 negara menutup pintu bagi masuknya WN Indonesia terkait tingginya angka Covid-19 di Indonesia. Malaysia menjadi salah satu negara yang melarang masuknya WN Indonesia.”

Hal ini pernah dicontohkan oleh Islam pada saat wabah melanda di masa Rasulullah saw. Sebagaimana sabda Rasulullah saw pada saat itu, “Jika kalian mendengar tentang wabah-wabah di suatu negeri, maka janganlah kalian memasukinya. Tetapi jika terjadi wabah di suatu tempat kalian berada, maka janganlah kelian meninggalkan tempat itu,” (Hadits Riwayat Bukhari dan Muslim).

Demikian pula di masa Khalifah Umar bin Khattab, ketika wabah kolera menyerang Negeri Syam. Khalifah Umar bersama rombongan yang saat itu dalam perjalanan menuju Syam, terpaksa menghentikan perjalanannya. Beliau bahkan memutuskan untuk tidak melanjutkan perjalanan, karena pertimbangan dari beberapa sahabat diantanya adalah Abdurrahman bin Auf, yang mengabarkan bahwa suatu ketika Rasulullah saw melarang seseorang untuk memasuki suatu wilayah yang terkena wabah penyakit. Begitupun masyarakat yang terkena wabah tersebut untuk tidak meninggalkan atau keluar dari wilayahnya.

Disamping itu, Islam juga memandang kesehatan sama pentingnya dengan kebutuhan primer. Bahkan Islam telah menyandingkan kesehatan dengan keimanan. Sebagaimana sabda Rasulullah saw, “Mintalah oleh kalian, kepada Allah ampunan dan kesehatan. Sesungguhnya, setelah nikmat keimanan tak ada nikmat yang lebih baik yang diberikan kepada seseorang selain nikmat sehat.” (HR Hakim). Dan sabda Rasulullah saw lainnya, “Orang Mukmin yang kuat itu lebih baik dan disukai Allah daripada Mukmin yang lemah.” (HR. Muslim).

Islam bahkan telah menjadikan kewajiban pemenuhan kebutuhan layanan kesehatan bagi seluruh warga negara baik Muslim maupun non-Muslim berada dipundak negara. Rasulullah saw bersabda, “Imam (Khalifah) yang menjadi pemimpin manusia laksana pengembala. Hanya dialah yang bertanggung jawab terhadap (urusan) rakyatnya.” (HR. al-Bukhari).

Wallâhu a’lam bin ash shawâb