PedomanBengkulu.com, Bengkulu – Pemerintah Kota (Pemkot) Bengkulu kembali menerima kunjungan kerja (Kunker) dari daerah luar, kali ini giliran Panitia Khusus II Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Padang melakukan studi komparasi yang membahas tentang rancangan peraturan daerah (Raperda) terkait pengelolaan keuangan daerah yang akan nantinya diterapkan di Kota Padang.

Saat kunker Panitia Khusus II DPRD Kota Padang langsung disambut hangat oleh Plt Inspektur Kota Bengkulu Sahudin beserta jajarannya, di Aula Barendo APIP, Kantor Inspektorat, Jumat (18/9/2020). Lalu Ketua Pansus II DPRD Kota Padang Elly Thrisyanti menjelaskan maksud dan tujuan ke Kota Bengkulu.

“Terimakasih atas sambutan hangat yang diberikan pihak Inspektorat Kota Bengkulu, dari kunjungan kerja ini kami ingin mencari pembanding dan masukan dari daerah lain termasuk di Kota Bengkulu. Hal ini sebagai penguatan Raperda terkait pengelolaan keuangan daerah yang akan dibuat di Kota Padang nantinya,” ujar Elly Thrisyanti.

Menanggapi hal tersebut, Plt Inspektur Kota Bengkulu Sahudin menjelaskan seperti apa sistem pengelolaan keuangan di Pemerintah Kota Bengkulu, bahwa sistem pengelolaan harus diperkuat dengan perda sehingga sistem serta fungsi pengawasan dalam pengelolaan keuangan berjalan dengan baik.

“Ya, untuk melakukan penguatan fungsi APIP. Kita memberi masukan kepasa tim Pansus II DPRD Kota Padang terkait fungsi APIP apabila diperkuat dengan adanya perda dapat melakukan pengawasan yang lebih mendalam. Karena fungsi APIP sendiri melakukan pengawasan dengan konsep dengan melalukan pemeriksaan melalui skema konsultasi terlebih dahulu, setelah itu melakukan pendampingan. Hal ini bertujuan agar pada semester selanjutnya tidak ada permasalah yang mencapai ranah hukum,” ujar Sahudin.

Menurutnya, semakin banyak Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang berkonsultasi akan meminimalisir permasalahan yang ada.

“Karena semakin banyaknya yang berkonsultasi akan meminimalisir permasalahan yang ada. Dengan landasan Peraturan Walikota (Perwal) dan sesuai Standar Operasional Prosedur (SOP) kita akan memfasilitasi konsultasi tersebut. Untuk itu, terkait fungsi pengawasan ini saya juga menginginkan adanya pasal yang mengaturnya agar ada penguatan pengelolaan keuangan daerah dengan adanya APIP di dalamnya. Hal ini bertujuan fungsi pengawasan betul – betul perhitungkan di dalam Raperda itu,” tutur Sahudin.

Setelah melakukan audiensi bersama pihak Inspektorat, Elly mengakui ada beberapa masukan yang dapat diakomodir tim Pansus II DPRD Kota Padang.

“Setelah audiensi tadi, ada beberapa masukan yang kita dapat salah satunya terkait penguatan pengawasan pengelolaan keuangan daerah yang melibatkan Aparat Pengawas Internal Pemerintah (APIP) agar pengelolaan keuangan daerah semakin terperinci dan semakin kuat landasannya,” pungkas Elly Thrisyanti. [Soprian]