Plt Dirjen Politik dan Pemerintahan Umum Kemendagri Bahtiar. [Foto: Humas Kemendagri]
PedomanBengkulu.com, Bengkulu – Kementrian Dalam Negeri (Kemendagri) diketahui telah menegur 51 Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang dianggap melanggar protokol kesehatan Covid-19 dalam proses pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada), diantara 51 Kepala Daerah yang mendapat teguran Kemendagri itu salah satunya adalah Gubernur Bengkulu Rohidin Mersyah.

Rohidin Mersyah yang juga Ketua Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 Provinsi Bengkulu tersebut juga akan ikut berkontestasi di Pemilihan Gubernur Bengkulu pada 9 Desember mendatang dan akan berpasangan dengan Rosjonsyah yang merupakan Bupati Kabupaten Lebong.

Bakal Pasangan Calon Rohidin Mersyah dan Rosjonsyah tersebut telah mendaftarkan diri ke Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Bengkulu. Saat mendaftar Bakal Paslon ini dikawal massa pendukung yang hingga memadati Kantor KPU Provinsi Bengkulu.

Namun pencalonan sang petahana tersebut bisa dibatalkan karena melanggar protokol kesehatan Covid-19 dalam pelaksanaan Pilkada.

Hal ini dikuatkan dengan pernyataan Direktur Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum, Kementerian Dalam Negeri (Dirjen Polpum Kemendagri) Bahtiar, Selasa (8/9/2020) yang menegaskan, teguran yang dilayangkan Menteri Dalam Negeri (Mendagri) kepada 51 Kepala Daerah adalah teguran keras. Sanksi sanksi akan lebih berat jika melanggar lagi. Bahkan Pimpinan Daerah yang kembali ikut Pilkada bisa didiskualifikasi atau dibatalkan.

“Pilkada itu ibarat pertandingan bola anda tidak boleh melawan wasit saat bertanding, bisa dikeluarkan dari lapangan pertandingan, dicoret begitu,” kata Bahtiar, di Jakarta.

Karena, Bahtiar mengungkapkan, Pemerintah dan DPR serta penyelenggara pemilihan telah sepakat melanjutkan Pilkada dengan mengutamakan keselamatan warga negara yakni mematuhi protokol kesehatan Covid-19 dan itu harus ditempatkan diatas segalanya.

Tahapan Pilkada memang berpotensi terjadinya aktivitas orang dalam jumlah besar. Maka dari itu pelaksanaan Pilkada ditengah pandemi Covid-19 kali ini berbeda dengan Pilkada sebelumnya dimana Pilkada kali ini ada protokol kesehatan yang harus dipatuhi seperti yang dijabarkan dalam PKPU Nomor 6 Tahun 2020, PKPU Nomor 10 Tahun 2020 yang mensyaratkan protokol kesehatan termasuk yang tertuang di Pasal 49 ayat 3 itu tentang tata cara pendaftaran. Seperti yang tertuang dalam PKPU Nomor 6 Tahun 2020 pendaftaran Pilkada hanya boleh dihadiri oleh ketua dan sekretaris dari partai politik, atau ketua sekretaris tim suksesnya jika Bakal Calon itu independen atau perseorangan, sehingga tidak boleh mendaftat beramai-ramai dan kerumunan.

Hal itu ditegaskan Bahtiar untuk mencegah potensi penularan virus Covid-19. Bahtiar juga menegaskan tidak ada toleransi sedikitpun bagi pelaku pelanggar protokol kesehatan termasuk di Pilkada 2020, karena sudah jelas yakni berkaitan dengan kesehatan khususnya tentang protokol kesehatan yang dilandasi Undang Undang (UU) Karantina, UU Penyakit dan Inpres Nomor 6 Tahun 2020.

“Kalau masih ada saja Bakal Pasangan Calon (Bapaslon) begitu (melanggar), apalagi temuan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) itu ada 243 daerah, nah ini mau jadi pemimpin seperti ini. Anda bayangkan bahwa orang-orang seperti ini yang mengetahui aturan dan sudah tahu bahwa bahayanya Covid-19, kalau orang ini nantinya terpilih, anda bisa bayangkan akan jadi apa daerah itu tahun 2021. Jadi ini bukan soal orang siapa yang melanggarnya ya. Yang kita cegah adalah perilakunya. Perilaku yang secara diduga patut diduga secara sengaja memang mendorong kerumunan. Kan kita lihat disitu ada videonya itu ada yang mengumpulkan massa di lapangan sambil joget begitu segala macam,” tegas Bahtiar.

Bahtiar melanjutkan, memang Bawaslu belum bisa memberikan sanksi. Karena mereka yang melanggar statusnya masih bakal pasangan calon. Belum ditetapkan sebagai pasangan calon. Tetapi ada dua hukum yang harus diingat yakni hukum tentang kesehatan dan hukum Pilkada. Hukum Pilkada memang mengatur jenis dan aktivitas tahapan Pilkada yang melanggar protokol kesehatan. Tetapi juga yang perlu diperhatikan ada hukum lagi yakni UU Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah dan Penyakit. Kemudian UU Nomor 6 Tahun 2018 tentang Karantina Kesehatan lalu Peraturan Presiden dan ada Keputusan Satgas serta Inpres Nomor 6 Tahun 2020.

Seluruh hukum-hukum itu mengatur dan mengikat setiap warga negara tanpa terkecuali termasuk warga negara yang menjadi kontestan di Pilkada wajib hukumnya patuh dengan protokol kesehatan. Dalam konstitusi, UUD 1945 juga ditegaskan setiap warga negara sama kedudukannya dalam hukum dan pemerintahan.

“Pilkada ini aturannya sudah double, satu berlaku hukum-hukum kesehatan itu, yang kedua berlaku pula hukum-hukum Pilkada termasuk PKPU dan Peraturan Bawaslu tersebut. Oleh karenanya kemarin kami sudah ketemu dengan KPU dan Bawaslu, mengundang juga aparat penegak hukum. Kita sepakati rekan-rekan Bawaslu, kita dorong karena ada catatannya 243 daerah yang terjadi pelanggaran dan sedeang dilakukan pemeriksaan terhadap siapapun yang diduga melakukan pelanggaran protokol kesehatan,” beber Bahtiar.

IST/Para tamu undangan deklarasi Rohidin-Rosjonsyah, belum lama ini.

Soal kemungkinan pelanggar protokol kesehatan didiskualifikasi dari ajang Pilkada, menurut Bahtiar, ada bentuk sanksi yang bisa diberikan. Pertama, sanksi administratif, mulai dari yang terendah berupa teguran buat mereka, sampai peringatan keras. Misalnya tetap bebal kembali lakukan pelanggaran, bisa saja dilanjutkan dengan proses hukum dengan aparat penegak hukum.

“Untuk penegakan hukum kan bisa saja diantara mereka bisa saja misalnya kalau ada hukum pidana, pidana kesehatan, nah bisa saja dilanjutkan proses hukum aparat penegak hukum dalam hal ini aparat kepolisian dan seterusnya. Nah untuk yang sudah diperingatkan sudah ditegur dan sebagainya masih bebal juga, ini kita pikirkan sanksi selanjutnya. Maka Negara kita pastikan tidak boleh kalah dengan perilaku yang secara nyata-nyata bisa mengancam keselamatan warga negara. Taruhlah ini hari pertama kita peringati secara keras taruhlah seperti itu, tapi masih melakukan saja ya harus dipidanakan. Ekstremnya kalau di Pilkada itu ibarat pertandingan bola anda tidak boleh melawan wasit saat bertanding bisa dikeluarkan dari lapangan pertandingan, dicoret begitu,” demikian Bahtiar. [Anto]