PedomanBengkulu.com, Bengkulu – Selama pengawasan dalam pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Provinsi Bengkulu telah menemukan beberapa Aparatur Sipil Negara (ASN) yang diduga tidak netral.

Baik ASN di Kabupaten bahkan juga ASN di lingkungan Pemerintah Provinsi Bengkulu.

Divisi Pengawasan dan Penindakan Bawaslu Provinsi Bengkulu Halid Saefullah saat ditemui di ruang kerjanya, Selasa (22/9/2020) mengatakan, yang direkomendasikan ke Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) ada 6 orang ASN di Provinsi.

Tindaklanjut itu karena Bawaslu sifatnya hanya merekomendasikan dugaan adanya ketidaknetralan ASN, itu yang melakukan eksekusi mapun proses terhadap ASN yang tidak netral. Hasil klarifikasi sudah dikirim ke KASN tinggal menunggu balasan dari KASN untuk sanksinya yang disampaikan melalui pejabat berwenang dan Bawaslu hanya menerima tembusannya saja.

“Kita hanya merekomendasikan ke KASN misalnya bahwa benar ada ASN yang tidak netral. Terbukti dari fakta-fakta klarifikasi dari kami seandainya ASN ini melakukan pelanggaran netralitas ASN,” kata Halid.

Tindakan sanksinya akan dilakukan KASN, tentunya dengan mengklarifikasi kembali.

“Jadi tindakan di KASN,” demikian Halid.

Seperti diberitakan sebelumnya, ada lima ASN yang diduga diperiksa Bawaslu Provinsi Bengkulu diantaranya, Kepala Dinas Kominfo Provinsi Bengkulu Jaduliwan, Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga (Kadispora) Provinsi Bengkulu Atisar Sulaiman.

Lalu, Kepala Dinas Pertanian Provinsi Bengkulu Riki Gunawan, Sekretaris Kominfo Provinsi Bengkulu Sri Hartika dan Kabid Hubungan Media Kominfotik Provinsi Bengkulu Jhon Jasrah. [Anto]