PedomanBengkulu.com, Lebong – Rapat paripurna DPRD Lebong dengan agenda penyampaian pendapat akhir fraksi-fraksi, terhadap 13 Raperda Lebong 2020 akhirnya ditunda, karena tidak kuorum. Kendatipun rapat paripurna sempat dibuka Ketua DPRD Lebong Carles Ronsen, dikarenakan hanya dihadiri 12 anggota DPRD Lebong. Dengan jumlah tersebut, maka rapat paripurna tidak dilanjutkan. Agenda tersebut akan dijadwalkan kembali, berdasarkan hasil rapat Badan Musyawarah (Banmus) DPRD Lebong.

Adapun kesebelas anggota DPRD Lebong yang ikut menghadiri rapat paripurna tersebut, meliputi Azman Maidolan, Ahmad Lutfi, Ronal Reagan, Dedi Heriyanto, Ferdinan Markos dan Sriwijaya. Kemudian ada Waasrim Karim, Azwar, Pipit Aryanto, Rodi Hartono dan Ansyori.

“Sesuai dengan Peraturan DPRD Kabupaten Lebong No. 1 Tahun 2019 tentang Tata Tertib DPRD Kabupaten Lebong. Pada Pasal 143 ayat 1 huruf b, bahwa jumlah anggota dewan yang hadir tidak memenuhi kuorum, maka rapat paripuma pendapat akhir fraksi DPRD Lebong terhadap Raperda Kabupaten Lebong Tahun 2020, kami nyatakan untuk di tunda sampai batas waktu yang di tetapkan oleh Bamus DPRD Lebong,” sampai Ketua DPRD Lebong Carles Ronsen sembari mengetuk palu selaku pimpinan rapat, yang didampingi Sekda Lebong Mustarani Abidin, Selasa (1/9/2020) siang.

Adapun 13 Raperda yang diusulkan pihak eksekutif dan sudah dibahas bersama DPRD Lebong meliputi, Raperda tentang Pengelolaan Sampah, Raperda tentang Penetapan Baku Mutu Air dan Kelas Air Sungai di Kabupaten Lebong dan Raperda tentang Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Kabupaten Lebong.

Selanjutnya Raperda tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum, Ketentraman Masyarakat dan Perlindungan Masyarakat. Raperda tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS). Raperda tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Lebong Nomor 21 Tahun 2007 tentang Penetapan Hari Jadi Kabupaten Lebong. Raperda tentang Perubahan Nama kecamatan Pelabai Menjadi Kecamatan Tubei dan Raperda tentang Sanitasi Total Berbasis Masyarakat.

Kemudian ada Raperda bantuan hukum bagi masyarakat miskin, Raperda tentang pokok-pokok pengelolaan keuangan daerah dan yang terakhir Raperda tentang perusahaan umum Pemberasan.[Supriyadi]