PedomanBengkulu.com, Bengkulu – Mahasiswa dan Pelajar di Bengkulu turun ke jalan dan mendemo Kantor DPRD Provinsi Bengkulu, Kamis (8/10/2020).

Dalam aksinya massa membawa alat peraga berupa, 1 Unit Mobil Komando dan Sound System, 10 buah bendera merah putih, membawa bendera organisasi masing – masing, spanduk/pamflet yang bertuliskan antara lain, Gerakan Rakyat Indonesia Bersatu (GRIB) Bengkulu Tolak Omnibus Law #Mosi Tidak Percaya Hanya Satu Kata Lawan dari Bengkulu untuk Indonesia. Kamu orang Cuma Huayahowohowo walaupun kamilah ihihihiwalahaa. Opongku bukan luhut maka itu rakyat berjuang Tolak Omnibus Law, Stop Kebijakan yang merugikan Rakyat, DPR Dewan Penipu Rakyat.

Lalu, bertingkah seperti Tuhan berprilaku seperti Binatang. Tolak Omnibus Law Rakyat sekarang tidak Butuh. Negeri Dongeng yang selalu punya Cerita Lucu. Negara Kesatuan Republik Investor. Ada yang berdiri tegak bukan Keadilan. Entah apa yang memasukimu DPR.

Baca: Tolak Omnibus Law Cipta Kerja, Ribuan Massa Kepung Gedung DPRD Provinsi 

Massa aksi unjuk rasa yang Mengatasnamakan dari Gerakan Rakyat Indonesia Bersatu (GRIB) Bengkulu ini mendemo DPRD Provinsi Bengkulu berorasi dan meminta DPR RI melalui DPRD Provinsi Bengkulu untuk membatalkan Omnibus Law dan kembalikan kedaulatan rakyat serta buka ruang partisipasi publik yang demokratis.

Lalu, menolak UU Cipta Kerja, mengencam pihak pihak yang menyetujui RUU Omnibus Law, mendukung akademis untuk mengajukan Judicial Review terkait RUU Ciptaker dan mendesak Presiden untuk mengambil sikap tegas terhadap konflik yang ditimbulkan UU Omnibus Law cipta kerja.

Setelah mahasiswa dan pelajar melakukan orasi Anggota DPRD Provinsi Bengkulu datri Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Sujono menemui aksi massa yang demo di depan Kantornya.

Baca Juga: DPD Konsisten Tolak RUU Ciptaker

Sujono mengatakan, pihaknya mewakili DPRD Provinsi Bengkulu akan menyampaikan aspirasi mahasiswa yang berkaitan dengan UU Cipta Kerja atau Omnibus Law kepada DPR RI Pusat untuk menanggapi aspirasi dari perwakilan massa Bengkulu yang menolak UU Omnibus Law yang telah di sahkan pada tanggal 05 Oktober 2020 untuk dilakukan Judicial Review di Mahkamah Konstitusi RI.

“Kita dari Fraksi PKS di DPR RI juga menolak dengan UU Cipta Kerja yang di sahkan, maka saya disini akan menyampaikan aspirasi adek-adek ini ke Pusat,” jelas Sujono.

Unjuk rasa ini berjalan dengan tertib dan amai. [Anto]