PedomanBengkulu.com, Jakarta – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) akan mendalami temuan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) terkait anggaran daerah yang mengendap di bank sebesar Rp 252,78 triliun dalam bentuk deposito.

Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron dalam konferensi pers, Jumat (23/10/2020) mengatakan, setelah melakukan pendalaman, KPK baru akan menentukan sikap, apakah ditingkatkan ke penyidikan atau tidak.

Nurul Gufron menegaskan, temuan Kemendagri tersebut akan menjadi tindak pidana apabila kepala daerah dengan sengaja menyimpan uang di bank untuk mengambil keuntungan dari bunga.

“Jika parkir uang di bank tersebut bertujuan berbagi keuntungan, maka Pak Gubernur atau Pak Bupati terkena tindak pidana,” tegas Nurul Gufron seperti dilansir dari kabariku.com.

Namun, sambung Nurul Gufron, apabila tidak ada unsur kesengajaan dengan alasan anggaran tak bisa digunakan karena pandemi Covid-19, penyimpanan uang di bank tak ada unsur pidana.

Apabila ada pihak-pihak yang memanfaatkan keuntungan dari bunga simpanan tersebut, jelas Nurul Gufron, maka pihak itulah yang akan terkena tindak pidana.

Sebelumnya, Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian mengungkapkan kekesalannya ketika mengetahui realisasi belanja Pemerintah Daerah (Pemda) masih minim.

Menurutnya, hal itu terjadi karena banyak dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tersimpan di bank.

Dari temuannya, ada beberapa pemerintah provinsi dan kabupaten/kota yang menempatkan dananya di bank dalam bentuk deposito dengan total sebesar Rp 252,78 triliun.

Mendagri merinci, dari total anggaran daerah yang tersimpan di bank tersebut anggaran provinsi Rp 76,78 triliun dan kabupaten/kota Rp 167,13 triliun.

“Anggaran itu tersimpan di bank dalam bentuk deposito,” jelas Tito dalam Rapat Koordinasi Nasional Pengendalian Inflasi 2020 melalui teleconference, Kamis (22/10/2020).

“Hal ini tolong menjadi catatan rekan-rekan kepala daerah karena gabungan provinsi dan kabupaten kota ini sudah Oktober, tinggal 2 bulan setengah. Apalagi biasanya 2 minggu terakhir Desember itu sudah tidak ada lagi belanja biasanya, artinya kita punya waktu 2 bulan baru 51,83% di bawah rata-rata nasional.
Provinsi 54,93%, 34 provinsi di total. Kabupaten lebih rendah lagi hanya 50,60%. Ini berarti uangnya kemana kalau nggak dibelanjakan?,” beber Tito. [Anto]