PedomanBengkulu.com, Lebong – Mendekati hari pencoblosan Calon Bupati dan Wakil Bupati Lebong, serta pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Bengkulu. Disaat memasuki masa kampanye dan sedang sibuknya pengawasan. Kejutan terjadi dijajaran Bawaslu Lebong, jika sebelumnya personil penuh saja Bawaslu Lebong kewalahan mengawasi Pilkada Serentak di Kabupaten Lebong. Sekarang malah ada kekosongan dua anggota Panwascam mengalami kekosongan. Seharusnya mendekati hari pencoblosan pengawasan lebih ketat, Bawaslu Lebong terkesan biasa membuat kekosongan dijajarannya.

Jika sebelumnya ada anggota Panwascam Amen yang mengundurkan diri. Sebaliknya yang terjadi menimpa Bobi Saputra anggota Panwascam Topos, dirinya dipecat Bawaslu Lebong. Pemecatan Bobi Saputra ini sendiri, dituangkan dalam surat Keputusan Ketua Bawaslu Lebong nomor 95/K.BE-06/HK.01.01/X/2020 tertanggal 21 Oktober 2020. Dimana didalam surat keputusan Ketua Bawaslu Lebong tersebut disebutkan, bahwa berdasarkan berita acara hasil rapat pleno membahas dugaan pelanggaran oleh anggota Panwaslu Kecamatan Topos atasnama Bobi Saputra dengan nomor 90/K.BE-06/X/2020 tanggal 20 Oktober 2020.

Disebutkan telah melakukan dugaan pelanggaran, Bobi Saputra angkat bicara. Dirinya secara langsung membantah kalau disebut telah melakukan pelanggaran atau sebagainya. Kalau pun dirinya sebagai pelanggar, dirinya malah menyebutkan Bawaslu Lebong yang seharusnya bertanggung jawab atas semua yang sudah mereka luluskan sebagai anggota Panwascam.

“Kenapa sekarang Keputusannya?, kenapa tidak dari dulu dan Kenapa meloloskan saya sama sekali saat pendaftaran dulu. Saya ini adalah produk Bawaslu Lebong, saya melihat Komisioner Bawaslu Lebong terkesan diskriminatif dan tidak pernah menerima penjelasan dari saya. Bahwa saya bukan dan tidak tahu sama sekali soal nama yang dikaitkan dalam parpol,” ungkap Bobi kepada PedomanBengkulu.com Senin (26/10/2020) siang.

Selanjutnya, kata Bobi, sejak awal namanya mencuat disebut terlibat Parpol dan terdaftar dalam susunan pengurus parpol tingkat kecamatan, dirinya berkali-kali sudah memberikan klarifikasi. Termasuk juga pernyataan dalam klarifikasi pengurus DPC kepada Bawaslu Lebong. Semua pembelaan yang disampaikan tersebut tidak pernah digubris Bawaslu Lebong.

“Berbulan-bulan saya selalu memenuhi undangan klarifikasi, bukti penguatan bahwa saya bukan anggota parpol sudah ada dan dari parpol juga ada. Kenapa sekarang baru diputuskan dan saya merasa mereka (Komisioner Bawaslu,red) tidak pernah menimbang semua yang saya sampaikan. Padahal selama ini saya sudah berkerja sesuai arahan mereka,” kesalnya.

Ditambahkan Bobi, Bawaslu Lebong juga sebelumnya berkali-kali meminta dirinya untuk mengundurkan diri sebagai anggota Panwascam. Jika tidak mengundurkan diri, maka masalahnya akan dibawa dalam pembahasan rapat pleno Bawaslu Lebong terkait pemecatan.

“September 2020 lalu saat saya menyatakan tidak akan mengundurkan diri, mereka menjawab terpaksa akan rapat pleno membuat putusan bahwa saya akan di berhentikan. Yang pasti saya tidak terima dinyatakan membuat suatu pelanggaran, dan kenapa Bawaslu Lebong tidak pernah menerima alasan apapun dari saya. Kalau saya melanggar, berarti Bawaslu Lebong juga melanggar karena sudah meloloskan saya,” demikian Bobi.

Jika memang Bobi Saputra sudah dinyatakan melakukan pelanggaran karena diduga terlibat parpol, sejatinya Bawaslu Lebong juga harus berani menyampaikan bahwa mereka sudah kecolongan meloloskannya dalam seleksi administrasi, seleksi tertulis dan seleksi wawancara saat perekrutan Panwascam. Terkait hal tersebut, Ketua Bawaslu Lebong Jefrianto ditemui diruang kerjanya, terkesan menepis jika disebut Bawaslu Lebong kecolongan.

“Kalau disebutkan kecolongan tidak. Kita sudah verifikasi, kita kan tidak ada pengurus parpol tingkat kecamatan waktu itu tidak ada. KTA waktu itu kita tidak pegang. Tahu-tahu ada SK (parpol tingkat kecamatan,red) dan itu juga kita memberikan kesempatan pembelaan diri,” sampai Jefrianto.

Kemudian sesuai dengan surat keputusan Ketua Bawaslu Lebong yang menyebutkan ada pelanggaran. Dijelaskan Jefrianto, bahwa pelanggaran yang dimaksud adalah, karena sudah tidak memenuhi syarat sebagai anggota Panwascam.

“Setelah dilakukan penelusuran, bahwa Bobi Saputra sudah terpenuhi unsur terlibat parpol dengan adanya bukti fisik KTA sesuai dengan nama dan NIK KTP dan kesesuaian nama susunan pengurus parpol tingkat kecamatan,” bebernya.

Selanjutnya terkait prosedur Keputusan yang terkesan lambat, disebutkan Jefrianto, karena Bawaslu Lebong memberikan ruang pembelaan diri bagi Bobi Saputra untuk membuktikan secara nyata bahwa dirinya bukan pengurus parpol.

“Hasil klarifikasi pengurus parpol seingat mereka bukan pengurusnya. Tapi kita melihat bukti diatas kertas, kita melihat KTA dan KTP namanya sama dengan nama dalam SK Parpol tingkat kecamatan,” demikian Jefrianto.[Supriyadi]