Pedomanbengkulu.com, Rejang Lebong- Pengadilan Negeri Curup, Mulai Selasa (20/10/2020) menghentikan sementara pelayanan tatap muka setelah salah seorang pegawai terkonfirmasi positif covid. Disampaikan Humas/Juru Bicara PN Curup, Riswan Herafiansyah menyampaikan penutupan sementara PN Curup dituangkan nrlakui SK Ketua Pengadilan Negeri Curup Kelas IB No. W8.U2/1403/KPN/SK/10/2020 tentang penutupan sementara (lockdown) Kantor Pengadilan Negeri Curup dan Penetapan untuk Bekerja dari Rumah (work from home/wfh) bagi seluruh Hakim, ASN dan Pegawai Non-ASN PN Curup dalam rangka antisipasi penyebaran covid-19 pada Pengadilan Negeri Curup.

“Ada salah seorang pegawai yang terkonfirmasi positif Covid-19, terkait hal ini maka sesuai dengan Surat Edaran Ketua Mahkamah Agung RI No. 1 Tahun 2020, Surat Edaran Ketua Mahkamah Agung RI No.9 Tahun 2020 dan Surat Edaran Sekretaris Mahkamah Agung RI No.8 Tahun 2020, Pengadilan Negeri Curup Kelas IB memutuskan untuk menutup sementara operasional dan layanan pengadilan pasca salah satu ASN dinyatakan positif covid-19 berdasarkan hasil SWAB Test selama 7 hari sejak Selasa 20 Oktober 2020 sampai dengan hari Senin 26 Oktober 2020,” kata Riswan.

Ditambahkan Riswan, Selama penutupan berlangsung, Pengadilan Negeri Curup dipastikan menjalani sterilisasi dengan penyemprotan disinfektan.

“Jika ada kasus yang sangat penting, Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) Pengadilan Negeri Curup tetap dapat melayani masyarakat. PTSP Pengadilan Negeri Curup masih melayani pelayanan publik secara terbatas terpada hal-hal yang sifatnya sangat penting dan mendesak,” jelas Riswan.

Ditambahkab Riswan, ASN dan pegawai Non-ASN diminta untuk Work From Home (WFH) selama seminggu kecuali petugas Satuan Pengamanan (Satpam) dan Petugas Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) yang tetap menjalankan tugas seperti biasa sesuai dengan jadwalnya.

“Untuk persidangan, semua jadwal sidang dimundurkan selama 1 minggu ke depan, kecuali dalam keadaan tertentu seperti terdakwa yg ditahan dan tidak dapat diperpanjang lagi penahanannya, persidangan dapat dilaksanakan secara elektronik,” ujarnya.

Riswan juga menyampaikan Selama menjalankan WFH seluruh pegawai PN agar tetap berada di rumah, kecuali keadaan mendesak seperti memenuhi kebutuhan pangan, kesehatan dan keselamatan dengan memperhatikan Protokol Kesehatan sesuai ketentuan.

“Hakim dan Aparatur Peradilan tidak boleh bepergian keluar Negeri atau keluar Provinsi Bengkulu dan/atau keluar Kabupaten Rejang Lebong baik dalam rangka kedinasan maupun di luar kedinasan. Kecuali kepada pegawai yang telah menjalankan Dinas Luar pada saat sebelum Surat Keputusan ini dikeluarkan,” pungkas Riswan. [Julkifli Sembiring]