PedomanBengkulu.com, Seluma – Pengusutan kasus dugaan korupsi pemberian tunjangan perumahan dan transportasi anggota DPRD Kabupaten Seluma tahun 2018, terus berlanjut di Kejaksaan Negeri Seluma. Kejari saat ini resmi menaikkan tahapan penanganan kasus ke Penyidikan.

Kasi Intel Kejari Seluma Citra Apriadi (17/10/2020) menyatakan, pemeriksana terhadap sejumlah saksi sudah dilakukan, untuk mendalami kasus tersebut. Saksi yang dipanggil terdiri dari berbagai pihak.

“Kasus dugaan korupsi tunjangan perumahan dan transportasi telah masuk ke dalam tahap penyidikan, dari sebelumnya tahap penyelidikan. Sudah 15 orang saksi kami mintai keterangan mulai dari anggota hingga pejabat di Sekretariat,” jelas Citra.

Kejari juga menjadwalkan untuk kembali melakukan pemeriksaan saksi, terhadap anggota DPRD, hingga pejabat di Sekretariat DPRD Seluma.

“Akan kembali dilakukan pemeriksaan saksi,” jelasnya.

Adapun dalam kasus dugaan korupsi tunjangan dewan tersebut, diduga telah menyebabkan kerugian negara miliar rupiah. Setiap anggota DPRD mendapat tunjangan perumahan sebesar Rp. 9 juta yang dibayarkan setiap bulan, dan tunjangan transportasi sebesar Rp. 12 juta setiap bulan. Pemberian tunjangan tersebut diatur dalam Perbup 53 tahun 2017, dan sebagai kompensasi atau pengganti untuk anggota dewan yang tidak mendapat rumah dinas dan kendaraan dinas. [IT2006]