lustrasi : freepik.com

PedomanBengkulu.com, Seluma – Pemerintah Kabupaten Seluma masih menyiapkan Peraturan Daerah (Perda) mengenai penerapan protokol kesehatan, dalam rangka pencegahan dan penanganan Covid-19. Penerapan Perda dinilai lebih efektif, daripada Peraturan Bupati (Perbup) yang selama ini sudah ada, karena Perda bisa memberi sanksi berupa denda kepada pelanggar protokol kesehatan.

Permasalahan mengenai pelanggaran protokol kesehatan, salah satunya adalah mengenai penyelenggaraan pesta resepsi pernikahan. Masyarakat masih saja menggelar pesta resepsi, dan diikuti pelanggaran protokol kesehatan meski Pemerintah sudah mengimbau untuk hanya menggelar pernikahan di Kantor Urusan Agama (KUA). Penjabat (Pj) Sekda Kabupaten Seluma, Supratman (25/10/2020) mengakui masih ada salah persepsi di tengah masyarakat.

“Masyarakat inikan masih banyak yangs alah persepsi, dikiranya melaksanakan resepsi ini masih boleh selama pandemi, padahal diimbau agar melaksanakan akad nikah di KUA saja,” jelasnya.

Supratman mengatakan, Perda nantinya akan secara tegas memberi sanksi kepada masyarakat yang masih saja menggelar pesta resepsi pernikahan. Sanksi tersebut bisa berupa denda.

“Nanti kalau sudah ada peningkatan Perbup menjadi Perda akan secara tegas dilarang menggelar pesta resepsi, sanksinya bisa berupa denda atau sanksi lainnya,” jelasnya.

Saat ini Satgas Penanganan Covid-19 Kabupaten Seluma terus berupaya menerapkan protokol kesehatan terhadap masyarakat, dengan menggelar operasi yustisi di sejumlah tempat. Hasilnya masih saja ada masyarakat yang tidak mengenakan masker, dan langsung diberi sanksi berupa kerja sosial membersihkan lingkungan. [IT2006]