PedomanBengkulu.com, Seluma – Pemberian tunjangan perumahan dan tunjangan rumah dinas untuk anggota DPRD Kabupaten Seluma tahun 2018, masih dalam pengusutan Kejaksaan Negeri Seluma. Saat ini pengusutan kasus tersebut telah masuk ke dalam tahap penyidikan.

Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Seluma menyatakan menyerahkan sepenuhnya pengusutan kasus tersebut, ke penegak hukum. Kendati demikian Asisten I Setda Kabupaten Seluma, Mirin Ajib menyatakan, penyusunan Peraturan Bupati (Perbup) nomor 53 tahun 2017, yang mengatur pemberian tunjangan beserta besarannya sudah sesuai aturan. Adapun besaran tunjangan perumahan untuk anggota DPRD adalah Rp. 8 juta, dan tunjangan kendaraan sebesar Rp. 12 juta yang dibayarkan setiap bulannya.

“Dari sisi peraturan perundang undangan sudah sesuai prosedur, sudah kami sesuaikan dengan daerah tetangga, kabupaten lain, dan sudah berkordinasi dengan Pemerintah Provinsi,” jelas Mirin (29/10/2020).

Kendati demikian, pada tahun 2020 ini besaran tunjangan tersebut sudah dilakukan revisi atau perubahan. Tunjangan yang telah dilakukan perubahan adalah tunjangan perumahan, dan besaraannya tidak sebesar 2018 lalu.

“Berdasarkan kajian, tunjangan perumahan saat ini sudah dukurangi. Kemarin tunjangan perumahan besarnya delapan juta, sekarang sudah berkurang menjadi lima juta,” jelas Mirin.

Adapun pemberian tunjangan diberikan pemerintah daerah kepada anggota DPRD, yang tidak mendapat rumah dinas maupun kendaraan dinas. Jika nantinya pemerintah telah memberikan rumah dinas dan kendaraan dinas untuk anggota dewa, maka tunjangan tidak akan kembali diberikan. [IT2006]