Dosen Fakultas Hukum UNIB, Ahmad Wali, S.H.,M.H. menjelaskan proses pembuatan Peraturan Desa

PedomanBengkulu.com, Kepahiang – Dua Dosen Fakultas Hukum Universitas Bengkulu (UNIB) melaksanakan kegiatan Pengabdian kepada masyarakat secara mandiri di Aula Desa Batu Ampar Kecamatan Merigi, Kabupaten Kepahiang, Jumat (6/11/2020).

Kegiatan ini untuk membantu Kepala Desa dan BPD serta masyarakat desa memahami teknis pembuatan produk hukum di tingkat pemerintahan desa.

‘’Pada hari ini Desa Batu Ampar sangat beruntung karena kita kedatangan tamu 2 orang Dosen Fakultas Hukum UNIB, yaitu Bapak Ahmad Wali, S.H.,M.H. dan Bapak Arie Elcaputra, S.H.,M.H. keduanya hadir untuk melaksanakan kegiatan pengabdian kepada masyarakat sesuai bidang ilmunya untuk membantu kita Aparatur Pemerintah Desa dan Masyarakat desa supaya mampu memahami proses teknis pembuatan Keputusan Bersama Kepala Desa dan BPD untuk menjadi dasar hukum pengesahan hasil Rapat pembahasan pembentukan Peraturan Desa,’’ ujar Kades Batu Ampar, Harwan Iskandar, S.Pd.I.

Dosen Fakultas Hukum UNIB, Ahmad Wali, S.H.,M.H., menjelaskan proses pembuatan Peraturan Desa menjadi kegiatan yang Formal secara Hukum Administrasi Pemerintahan Desa karena Peraturan Desa mempunyai prosedur tata cara pembuatan yang sudah baku berdasarkan peraturan perundang-udangan yang lebih tinggi yaitu UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.

‘’Proses Pembahasan Peraturan Desa dalam rapat yang dilakukan oleh Kepala Desa bersama BPD dalam sebuah Rapat yang dipimpin oleh Ketua BPD memerlukan dokumentasi secara hukum dalam bentuk tertulis yaitu Surat Keputusan Bersama antara Kepala Desa dan Ketua BPD yang berisi Keputusan Bersama menyatakan persetujuan atas nama masyarakat Desa tentang Pembentukan Peraturan Desa,’’ ujar Ahmad Wali, S.H.,M.H.

Secara teknis wujud nyata Surat Keputusan Bersama Kepala Desa dan BPD dijelaskan secara teknis oleh Dosen Muda Fakultas Hukum UNIB, Arie Elcaputra, S.H.,M.H.

‘’Surat Keputusan Bersama Kepala Desa Batu Ampar dan Lembaga BPD ini menjadi bukti persetujuan secara formal dan tertulis bahwa proses rapat pembahasan Pembentukan Peraturan Desa telah dilaksanakan sesuai prosedur yang diatur oleh Hukum Administrasi Pemerintahan Desa. Sehingga nanti menjadi dasar hukum Peraturan Desa itu sah karena telah melalui prosedur hukum secara resmi,’’ ujar Arie Elcaputra, S.H.,M.H.

Sekedar informasi, kegiatan ini diikuti 20 orang peserta terdiri dari kepala desa bersama perangkat desa dan Ketua BPD bersama Anggota BPD.

Hadir pula para tokoh masyarakat, tokoh agama dan tokoh wanita serta para pemuda yang tergabung dalam Karang Taruna. [*]