Debat Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Bengkulu yang digelar tadi malam, Senin (09/10/2020), cukup seru dan menarik. Namun demikian, ada sebuah pernyataan yang cukup menggelitik, yakni sindiran keras dari Rohidin Mersyah dan Agusrin M Najamuddin kepada Helmi Hasan mengenai tingginya kemiskinan dan pengangguran di Kota Bengkulu.

Padahal kalau ditelaah secara jujur, pernyataan Rohidin Mersyah dan Agusrin M Najamuddin itu ibarat menepuk air di dulang, terpercik muka sendiri. Artinya, tingginya kemiskinan di Kota Bengkulu adalah akibat kegagalan keduanya saat menjabat sebagai Gubernur Bengkulu.

Kok bisa? Mari kita periksa.

Menurut hasil Survei Sosial Ekonomi Nasional Badan Pusat Statistik (Susenas BPS) Tahun 2013 atau tujuh tahun sejak Agusrin M Najamuddin berkuasa dari tahun 2005, salah satu penyebab tingginya kemiskinan di Kota Bengkulu adalah dampak dari perpindahan penduduk kabupaten ke kota.

Berdasarkan Susenas BPS 2013, Kabupaten Kaur merupakan kabupaten termiskin di Bengkulu, menyusul Bengkulu Selatan di angka 22,59 persen dan Seluma 21,84 persen.

Lalu Kota Bengkulu dengan 21,51 persen, Rejang Lebong 18,48 persen, Kepahiang 16,13 persen, Bengkulu Utara 14,5 persen, Mukomuko 12,98 persen, dan Bengkulu Tengah 7,24 persen.

M Rizki, perwakilan dari Bappeda Provinsi Bengkulu dalam lokakarya media Program Peningkatan Kualitas Permukiman (P2KP), Rabu (29/7/2015), mengatakan, di Kabupaten Bengkulu Tengah secara riil banyak ditemukan penduduk miskin, namun, penduduknya banyak beralih ke Kota Bengkulu.

Sama halnya dengan mantan Gubernur Agusrin M Najamuddin, kegagalan mengatasi kemiskinan juga dialami oleh Gubernur Rohidin Mersyah.

Mari periksa datanya.

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Bengkulu mencatat, jumlah penduduk miskin di Provinsi Bengkulu pada Maret 2019 sebanyak 302,302 orang atau meningkat 488 orang dibanding pada 2018 yang tercatat 301,814 orang penduduk miskin.

Mengenai data tersebut, Kepala BPS Provinsi Bengkulu Dyah Anugrah Kuswardani mengatakan, peningkatan angka penduduk miskin terjadi di daerah pedesaan. Sedangkan angka penduduk miskin di daerah perkotaan malah terjadi penurunan.

Baik Rohidin Mersyah dan Agusrin M Najamuddin seharusnya mengkaji ulang data-data yang akan disampaikan kepada publik.

Sebab, hampir terjadi di seluruh wilayah Indonesia, tingginya angka kemiskinan di kota-kota karena kegagalan Pemerintah Provinsi masing-masing membangun industri yang kuat di pedesaaan sehingga orang-orang desa berpindah ke kota untuk mengadu nasib.

Namun jika Rohidin Mersyah dan Agusrin M Najamuddin berhasil membangun infrastruktur dan sumber daya manusia di wilayah pedesaan se-Provinsi Bengkulu, tentu tidak akan banyak penduduk yang pindah ke kota untuk mengadu nasib dengan mencari pekerjaan.

Menurut saya hal ini perlu diluruskan agar publik tidak menjadi rancu.

Saya justru menyayangkan baik pada periode Gubernur Rohidin Mersyah maupun mantan Gubernur Agusrin M Najamuddin, APBD masih dominan bukan untuk rakyat.

Saya tidak melihat ada keberanian pada kedua sosok yang pernah menjabat sebagai orang nomor satu di Provinsi Bengkulu tersebut mengalokasikan anggaran yang besar hingga puluhan miliar rupiah untuk mendongkrak ekonomi rakyat seperti program Satu Miliar Satu Kelurahan (Samisake) yang digelontorkan Helmi Hasan saat menjabat sebagai Walikota Bengkulu.

Kenapa butuh keberanian? Karena untuk mengalokasikan anggaran sebesar itu, butuh banyak pengorbanan dari para pejabatnya mengalihkan anggaran-anggaran kunjungan kerja, makan minum, serta anggaran-anggaran yang tak bersentuhan dengan rakyat.

Wallahu a’lam bish-shawab.

Rudi Nurdiansyah, Koordinator Serikat Rakyat Bengkulu