Oleh : Hadistie Alkahfi

Mahkamah Konstitusi adalah salah satu lembaga tinggi negara yang melakukan kekuasaan kehakiman yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Visi dari Mahkamah Konstitusi adalah untuk menegakkan konstitusi dalam rangka mewujudkan cita-cita negara hukum dan demokrasi demi kehidupan kebangsaan dan kenegaraan yang bermartabat.

Berdasarkan Undang-Undang No.4 Tahun 2003 pasal 1. Mahkamah Konstitusi adalah salah salah satu lembaga negara yang menjalankan kekuasaan kehakiman yang merdeka untuk penyelenggaraan peradilan untuk penegakan hukum dan keadilan.
Mahkamah konstitusi terbentuk berawal dari amandemen konstitusi yang dijalankan MPR di tahun 2001, hal itu diikuti dengan pengadopsian constitusional count atau Mahkamah Konstitusi. Undang-Undang Dasar sudah mengalami beberapa kali perubahan. Tetapi perubahan ketiga yang berhubungan dengan penantian pembentukan mahkamah konsitusi. Pada perubahan tersebut dilakukan penetapan bahwa mahkamah agung melaksanakan fungsi dari Mahkamah Konsitusi.

Mahkamah Konstitusi terbentuk mempunyai aturan dan pedoman dalam melaksanakan tugas dengan benar, DPR bersama pemerintah bekerja sama untuk membuat Rancangan Undang-Undang mengenai Konstitusi. Hasil permusyawaratan dan pembahasan yang detail antara DPR dan pemerintah mengenai Mahkamah Konstitusi menghasilkan Undang-Undang No. 24 Tahun 2003 tentang mahkamah konstitusi. Karena itulah Mahkamah Konstitusi ini dibuat untuk mengurangi beban yang ada di Mahkamah agung.

Di masa pandemi seperti sekarang ini, Mahkamah Konstitusi tidak luput dari banyaknya pemohon yang ingin mengajukan Judicial Review salah satu contohnya yaitu UU Cipta Kerja atau Omnibuslaw.

Omnibuslaw adalah undang-undang yang menitik beratkan pada penyederhanaan jumlah regulasi karena sifatnya yang merevisi dan mencabut banyak undang-undang sekaligus. Dengan demikian omnibus law bersifat lintas sektor yang sering ditafsirkan di Indonesia sebagai UU sapujagat. Omnibuslaw atau yang disebut dengan Undang – Undang Cipta Kerja yaitu Undang – Undang Nomor 11 Tahun 2020 sebagaimana tentang perubahan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003.

Kata omnibuslaw berasal dari omnibus dan law. Kata omnibus diambil dari bahasa Latin yaitu Omnis, yang artinya, banyak atau untuk semua. Sedangkan law sendiri artinya yaitu hukum. Jadi jika digabungkan maka Omnibus law dapat diartikan secara umum yaitu hukum untuk semua.

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa Omnibus law adalah undang-undang yang substansinya merevisi dan/atau mencabut banyak undang-undang.

Omnibus law yang dikenal dengan UU sapu jagat ini dimaksudkan untuk merampingkan dan menyederhanakan berbagai regulasi agar lebih tepat sasaran. Omnibus law itu akan mengubah puluhan UU yang dinilai menghambat investasi, termasuk di antaranya UU Ketenagakerjaan.

Selain itu, omnibus law juga dikenal dengan omnibus bill. Omnibus bill artinya sebuah RUU yang terdiri dari sejumlah bagian terkait tetapi terpisah yang berupaya untuk mengubah dan/atau mencabut satu atau beberapa undang-undang yang ada dan / atau untuk membuat satu atau beberapa undang-undang baru.

Konsep Omnibus Law awalnya berkembang di negara-negara common law dengan sistem hukum anglo saxon seperti Amerika Serikat, Belgia, Inggris dan Kanada. Konsep omnibus law menawarkan pembenahan permasalahan yang disebabkan karena peraturan yang terlalu banyak dan tumpang tindih.

Konsep omnibus law sejatinya dapat menjadi solusi untuk menyederhanakan peraturan yang terlalu banyak, seperti yang dialami Indonesia saat ini dimana terdapat masalah regulasi yaitu konsep abstrak pengelolaan sistem yang kompleks sesuai dengan seperangkat aturan.

Apa sebab orang ingin mengajukan judicial review terhadap undang-undang cipta kerja ke mahkamah konstitusi? Menurut salah satu pemohon yang ingin melakukan judicia review Undang-Undang Cipta Kerja, dari sudut ilmu hukum, nama dan muatannya sudah bermasalah. Sebab, UU Cipta Kerja menggugurkan muatan dalam undang-undang yang lain. Dalam ilmu hukum, tidak ada yang mengatur seperti UU Cipta Kerja. Yaitu, satu undang-undang menggugurkan banyak undang-undang yang lain.
Seharusnya, jika ingin mengganti UU, harus membuat UU baru yang menjadi penggantinya.
Dari sisi konstitusi, UU Cipta Kerja jelas bermasalah. Sebab, UU yang menggunakan sistem omnibus law itu tidak memberikan kepastian hukum. Bisa saja pada saat tertentu menggunakan UU omnibus law dan pada waktu berbeda menggunakan UU yang lain.

Adapun Pasal yang membuat orang- orang melakukan judicial review ke Mahkamah Konstitusi, yaitu pada pasal Pasal 59, Pasal 79, Pasal 88, dll.

UU Cipta Kerja sangat lah bermasalah bagi rakyat pribumi, Karena banyaknya warga kita yang dirugikan oleh UU Cipta Kerja ini, Sebagai contoh yaitu mudahnya perekrutan tenaga kerja asing. Yang dimana itu sangat jelas merugikan warga pribumi. Untuk mendapatkan pekerjaan di negeri sendiri.
Sebagai contoh masalah lainnya dari lingkungan yaitu dilonggarkannya proyek yang diklasifikasikan sebagai ”beresiko tinggi”. Meskipun perusahaan yang berisko tinggi tersebut masih harus mengajukan analisis dampak lingkungan dari proyek tersebut, tetaplah itu menjadi kerusakan pada lingkungan. Maupun proyek tersebut beresiko tinggi atau pun bersiko rendah.
Bila permasalahan tersebut diselesaikan dengan cara biasa, maka akan memakan waktu yang cukup lama dan biaya yang tidak sedikit.

Belum lagi proses perancangan dan pembentukan peraturan perundang-undangan seringkali menimbulkan deadlock atau tidak sesuai kepentingan.

*Mahasiswa Semester 5 Fakultas Hukum Universitas Bengkulu, NPM : B1A018270_