PedomanBengkulu.com, Bengkulu – Masih minimnya infrastruktur di Pulau Enggano Kabupaten Bengkulu Utara Provinsi Bengkulu, ternyata menjadi sorotan khusus bagi pemerintah daerah. Lantas itu, Pemerintah Provinsi (Pemprov) Bengkulu kembali menindaklanjuti pengajuan usul terhadap pembangunan pulau terluar di Bumi Rafflesia tersebut.

Hal itu, disampaikan Asisten II Pemprov Bengkulu, Hj Yuliswani seusai menjalani Rapat Koordinasi (Rakor) bersama Kemenko Maritim dan Investasi RI, terkait percepatan pembangunan infrastruktur Major Project dan PSN. Rakor mengenai Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) tahun 2020-2024 di Provinsi Bengkulu itu, berlangsung di Ruang Vip Pola Kantor Gubernur, pada Rabu (13/1/2021) sekira pukul 14.00 WIB.

Yuliswani mengatakan, menilik dari progres usulan ke Pemerintah Pusat, pihaknya mendapat informasi bahwa ada dua kegiatan pembangunan yang akan dilaksanakan di Kecamatan Enggano Kabupaten Bengkulu Utara tersebut. Yaitu, mengenai rencana pembangunan jalan dan renovasi Pelabuhan Kahyapu.

“Untuk jalan, kita sudah usulkan ke Menteri PUPR, Maritim dan Investasi RI untuk mengawal permintaan kita. Alhamdulillah, untuk jalan sudah siap dianggarkan untuk tahun 2021 ini,” kata Yuliswani kepada awak media, pada Rabu (13/1/2021) menjelang sore.

Ia melanjutkan, berdasarkan permintaan yang telah dilayangkan Pemprov berharap pembangunan jalan itu, terealisasi sesuai dengan eksisting yang tersedia. Yaitu, sejauh 32 kilometer dengan usulan anggaran sebesar Rp 450 miliar dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) tahun 2021.

“Nah, sekarang pihak Kementrian PUPR telah mengirim surat kepada Balai Jalan Bengkulu, agar berkoordinasi dengan pemerintah daerah untuk mengevaluasi terkait anggaran yang dibutuhkan,” ungkap Yuliswani.

Sedangkan, Yuliswani menjelaskan untuk rencana rehabilitas Pelabuhan Kahyapu Kecamatan Enggano juga telah dianggarkan, sebesar Rp 28,5 miliar untuk tahap pertama tahun 2021. Sementara, untuk tahap kedua di tahun berikutnya 2022 Pemprov pun telah mengusulkan, penggunaan APBN sebesar 29 miliar.

“Tadi sudah dilaporkan langsung oleh Kepala Balai Pengelola Transportasi Darat di Lampung, bahwa sudah tersedia anggarannya dan sudah siap dilelang,” jelasnya.

Sekedar informasi, rencana pelaksanaan lelang kegiatan RPJMN tahun 2021 hingga tahun 2024 itu, akan rampung dalam kurun waktu bulan Februari hungga Maret tahun 2021 mendatang. [Alfi]