PedomanBengkulu.com, Seluma – Pelantikan terhadap pejabat hasil selesi jabatan pimpinan tinggi (JPT) Pratama sampai saat ini belum dilakukan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Seluma, meski telah selesai melakukan seleksi sejak 31 Agustus 2020 lalu. Akibat lima kepala OPD, dan satu asisten di Sekretariat Daerah saat ini kosong tanpa pejabat definitif.

Enam jabatan yang belum memiliki pejabat definitif di Pemkab Seluma yakni Kepala Dinas Pertanian, Kepala Dinas Sosial, Kepala Dinas Perikanan, Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa, Kepala Badan Kesbangpol, dan Asisten II Sekretatiat Daerah. Kondisi ini ditambah lagi dengan posisi jabatan lainnya, yang juga belum memiliki pejabat definitif yakni Sekretaris Daerah (Saat ini dijabat oleh Penjabat Sekda), dan Sekretaris DPRD yang baru saja kosong karena ditahan dalam perkara dugaan korupsi.

Bupati Seluma, Bundra Jaya menyatakan, tidak ada alasan pemerintah pusat untuk tidak memberikan rekomendasi pelantikan terhadap pejabat hasil seleksi JPT. Ini karena proses tersebut sudah dilaksanakan jauh sebelum Pilkada.

“Saya dari awal sudah mau lantik karena sudah dianggarkan semua. Hari ini pejabat yang sudah saya tugaskan ke pusat, akan melaporkan hasilnya ke saya. Tidak ada alasan lagi ini ditunda dan tidak bisa dilakukan, prosesnya sudah dilakukan jauh sebelum Pilkada,” jelas Bundra (21/1/2021).

Bundra menyatakan, jika tidak dilantik maka akan mengancam pelaksanaan pemerintahan di Pemkab Seluma. Karena jumlah pejabat yang Plt. terus bertambah pasca penahanan terhadap Eddy Soepriadi.

“Sekda sudah penjabat, terbaru Sekwan juga Pelaksana Tugas (Plt). Bupati juga sebentar lagi akan dilantik, dan belum tahu kejelasannya jangan jangan bisa dijabat Pjs juga. Bagaimana mau jalan optimal pemerintahan ini, karena plt itu tidak bisa mengambil kebijakan,” jelas Bundra.

*Seleksi JPT Habis Anggaran Besar*

Sementara itu Ketua DPRD Kabupaten Seluma, Nofi Eriyan Andesca mendesak agar pejabat hasil JPT segera dilantik. Ia mengatakan proses seleksi JPT sudah memakan anggaran yang cukup besar hingga mencapai setengah miliar rupiah, sehingga tidak boleh tidak dilantik ataupun ditunda lagi.

“Tidak ada alasan Bupatiu tidak lantik hasil JPT, karena sudah banyak anggarna yang habis untuk lelang JPT. Lagipula Bupati Seluma tidak masuk dalam kontestasn (Pilkada). Kalau tidak juga dilantik kerugian daerah adalah anggarannya, kemudian kebijalan juga tidak bisa dilakukan oleh Plt,” tegasnya. [IT2006]