Dempo Xler

PedomanBengkulu.com, Bengkulu – Guna menata berbagai kesiapan pelaksanaan penyuntikan vaksin sinovac, Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Provinsi Bengkulu melakukan rapat bersama Badan Anggaran (Banggar) DRPD Provinsi Bengkulu. Dalam rapat yang berlangsung pada Jumat (8/1/2021) sekira pukul 09.40 WIB itu, menghasilkan kesepakatan untuk menambah anggaran sebesar Rp 2 miliar dalam pelaksanaan vaksinasi tahun 2021.

Usai rapat pembahasan RAPBD tahun 2021 di ruang rapat Banggar DPRD Bengkulu, Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Bengkulu, Hamka Sabri mengatakan sebelumnya Pemerintah Provinsi (Pemprov) Bengkulu pernah mengajukan anggaran tersebut. Lantaran vaksin menggunakan anggaran pusat, pihaknya mencabut pengajuan anggaran itu.

“Ternyata Kemendagri, walaupun vaksin itu dikirim dari pusat untuk memfasilitasi operasional pelaksanaan,” kata Hamka kepada awak media di halaman DPRD Bengkulu, pada Jumat (8/1/2021).

Sementara, Anggota Banggar DPRD Provinsi Bengkulu, Dempo Xler SIp mengatakan hasil evaluasi APBD dari Kemendagri diminta agar Pemprov Bengkulu menganggarkan dana untuk pelatihan vaksin. Maka itu, pihak Banggar menyetujui untuk penambahan Rp 2 miliar tersebut.

“Untuk sosialisasi, pelatihan dan lain-lain sebagainya. Kalau vaksin kan free dari Pemrintah Pusat, kemudian ditambah untuk membeli mobil Y keliling,” ujar Dempo.

Namun, ia melanjutkan usulan untuk membeli mobil dari Kemendagri itu belum bisa disepakati lantaran anggaran yang tersedia, tidak memungkinkan. Oleh sebab itu, pihaknya mengutamakan dana cash dan dana cadangan pelaksanaan terlebih dahulu.

“Dananya diambil dari PTT, tahun ini memang tidak bisa ditambahkan lagi. Karena pendapatan kita terbatas, bahkan menurun,” ungkap Dempo.

Namun sayangnya, Dempo menambahkan dalam rapat itu kedua belah pihak belum membahas masalah jaminan jiwa sebanyak 4.778 tenaga kesehatan (Nakes) atau medis yang akan disuntik tersebut. Sebab, Pemerintah Pusat belum mengarahkan untuk melakukan pembahasan jaminan jiwa tersebut.

“Sementara ini memang belum ada pembahasan itu, karena dari pusat belum membahas apakah itu dibiayai,” tutup Dempo. [Alfi]