Pedomanbengkulu.com, Bengkulu Tengah – Satuan Tugas (Satgas) Covid-19 kemarin (17/01) menggelar razia dan mendatangi lima titik yang masih nekat menggelar pesta pernikahan meskipun Surat Edaran (SE) dilarang untuk mengadakan kegiatan yang mengumpulkan banyak orang sudah diterbitkan. Sehingga dari lima kegiatan pesta pernikahan yang digelar tersebut, ada empat pesta yang berhasil dibubarkan dan satu tempat pesta berlangsung keributan atau adu mulut antara tim satgas dengan warga desa.

Kepala Satpol PP Benteng, sekaligus menjabat sebagai Ketua Tim Satgas Benteng, Gunawan R, SE, MM mengatakan, pada saat menggelar razia, memang empat pesta yang berhasil dibubarkan seperti pesta di Desa Penanding, Karang Tinggi, Abu Sakim dan Pagar Dewa. Kemudian di titik terakhir tim satgas beserta rombongan mendatangi lokasi pesta sekira pukul 13.35 WIB. Setiba di lokasi, tim satgas langsung mendatangi Kades dengan niat menyampaikan agar pesta pernikahan dihentikan lantaran melanggar ketentuan dalam SE bupati.

“Pada saat tim Satgas berupaya menjelaskan kepada warga dan Kades, namun ditolak kades dan warga setempat. Sehingga terjadinya adu mulut adan perdebatan diantara kita dengan pihak Kades dan warga Desa Rindu Hati, karena mereka tidak ingin acara mereka dibubarkan. Kemudian pada akhirnya kita memutuskan untuk pergi dari lokasi pesta tersebut dan akan melaporkan kepada semua elemen yang ada tim satgas Benteng untuk dirapatkan secara internal dan mengambil kebijakan selanjutnya,” jelas Gunawan, Senin (18/01/2021).

Dia menambahkan, perihal kejadian ini akan melaporkan kejadian pelanggaran SE yang dilakukan oleh warga Desa Rindu Hati tersebut kepada Bupati. Pihaknya akan mempertanyakan bagaimana evaluasi yang akan dilakukan kedepannya.

“Kemudian kita akan mempertanyakan terkait adanya perlawanan yang dilakukan oleh warga desa Rindu Hati tersebut. Kalau ditanyakan ada unsur pidana karena telah melanggar Perbup dan SE, akan kita tanyakan lebih lanjut,” ujarnya.

Sementara Kades Rindu Hati, Sutan Mukhlis, SH saat dikonfirmasi membenarkan jika telah kedatangan tim satgas yang niatnya untuk menghentikan pesta pernikahan. Akan tetapi ia bersama warga sepakat jika pesta pernikahan tetap digelar dan jangan dibubarkan, karena mengadakan pesta sebagai salah satu hak dari masyarakat dalam tatanan sosial kemasyarakatan di lingkungan desa.

‘’SE itu tidak ada tertuju ke kami pemerintah desa. Kami di desa ini, ada hak mengatur sosial kemasyarakatan dan dilindungi Undang-Undang nomor 6. Perhatikan kondisi sosial masyarakat. Jangan tiba-tiba datang ke desa dengan orang sedang menggelar hajat dan seakan ingin melakukan penggrebekan,’’ ujar Sutan.

Mukhlis menambahkan, apabila bicara soal penanganan dan pencegahan covid-19, maka ia menyampaikan jika perlu adanya perubahan sistem ataupun pola dalam penanganan dan pencegahan Covid-19 saat ini. Sebab selama ini masyarakat sudah selalu patuh dan menuruti semua larangan yang dibuat oleh Pemerintah, tetapi buktinya masih saja, covid-19 masih ada dan mewabah.

‘’Ada sistem dan pola perlu diubah. Buktinya setahun ini kita patuh. Tapi buktinya corona ini masih banyak. Pola yang dari atas perlu diubah. Tutup pangkalan minyak, pasar dan mall. Ini malah tutup sekolah, masjid, itukan sosial masyarakat semua. Saya hanya menyampaikan aspirasi dari masyarakat,’’ pungkas Mukhlis. [Hendri Suwi]