Ali Fikri

PedomanBengkulu.com, Bengkulu – Tim penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menjadwalkan pemeriksaan terhadap Gubernur Bengkulu Rohidin Mersyah dan Bupati Kaur Gusril Pausi sebagai saksi kasus dugaan Tindak Pidana Korupsi (TPK) suap oleh Penyelenggara Negara terkait dengan perizinan tambak, usaha dan atau pengelolaan perikanan atau komoditas perairan sejenis lainnya tahun 2020 yang menyeret Mantan Menteri Kelautan dan Perikanan (KKP) Edy Prabowo dan kawan-kawan, Senin (18/1/2021).

Terkait hal ini Plt Juru Bicara Bidang Penindakan KPK Ali Fikri saat dikonfirmasi melalui pesan WhatsApp, Minggu (17/1/2021) mengatakan KPK meminta kepada para saksi yang dipanggil KPK termasuk Gubernur Bengkulu dan Bupati Kaur untuk kooperatif memenuhi panggilan penyidik untuk dimintai keterangan. Karena pemanggilan terhadap saksi tersebut untuk kepentingan penyidikan terkait kasus tersebut.

“Kami memanggil seseorang sebagai saksi tentu karena kebutuhan penyidikan dengan tujuan untuk membuat terang rangkaian perbuatan para tersangka dalam perkara ini. Untuk itu, KPK menghimbau kepada pihak- pihak yang dipanggil KPK agar bersikap kooperatif memenuhi kewajiban hukum tersebut,” tegas Ali Fikri di Jakarta.

Sementara itu, Gubernur Bengkulu Rohidin Mersyah saat dikonfirmasi melalui pesan WhatsApp oleh awak media ini terkait pemanggilan dan jadwal pemeriksaannya di KPK sebagai saksi, Gubernur Bengkulu Rohidin Mersyah belum menjawab hingga berita ini di turunkan.

Diketahui, KPK sebelumnya melayangkan surat panggilan kepada Gubernur Bengkulu Rohidin Mersyah, namun pada pemanggilan pertama KPK menyatakan surat panggilan belum diterima Rohidin Mersyah sehingga KPK menjadwalkan pemanggilan kembali.

KPK juga telah memanggil Bupati Kaur Gusril Pausi,
namun Gusril Pausi tidak memenuhi panggilan KPK tanpa ada konfirmasi maka KPK menjadwalkan pemanggilan kembali.

Selain itu, KPK juga telah memeriksa Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Kaur Edwar Heppy, Jumat (15/1/2021). Ali Fikri menyatakan Edwar Heppy dikonfirmasi mengenai pengetahuannya terkait proses perizinan usaha tambak di wilayah Kabupaten Kaur, Bengkulu.

Diketahui, para pejabat tersebut dipanggil untuk diperiksa sebagai saksi untuk tersangka Direktur PT Dua Putra Perkasa (DPP) Suharjito (SJT) dan kawan-kawan dalam penyidikan kasus suap oleh penyelenggara negara terkait perizinan tambak, usaha, dan atau pengelolaan perikanan atau komoditas perairan sejenis lainnya tahun 2020. [Anto]