Pedomanbengkulu.com, Bengkulu Tengah – Ada dugaan penggelapan Penghasilan tetap (Siltap) yang didalamnya mengalami penunggakan pembayaran BPJS dari Anggaran Dana Desa (ADD) dan Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-DD) Desa Taba Jambu kecamatan Pondok Kubang kabupaten Bengkulu Tengah (Benteng).

M.Zul selaku Kepala Desa (Kades) Taba Jambu kecamatan Pondok Kubang kepada Pedomanbengkulu.com menjelaskan bahwa BPJS yang dimaksud mengalami penunggakan dalam berita yang diterbitkan sebelumnya merupakan anggaran yang termasuk di dalam siltap sendiri. Namun untuk pembayaran sendiri akan diusahakan dalam waktu dekat ini, sementara BLT-DD sejak bulan Oktober hingga Desember 2020 sebelumnya sudah disalurkan untuk 1 bulan pertama dan untuk November dan Desember disalurkan beberapa hari lalu secara tunai kepada seluruh penerima.

“BLT-DD sudah kita salurkan, untuk siltap sendiri masih ada beberapa yang saat ini masih kita usahakan.” jelas M.Zul, Kades Taba Jambu, Minggu (17/01/2021).

Sementara kepada perangkat desa terkait yang siltapnya belum disalurkan, kades berencana akan mengajak diskusi terlebih dahulu untuk mencari kesepakatan jalan keluar permasalahan ini di balai desa atau kantor desa.

“Rencana kita akan melakukan rapat diskusi bersama, tetapi masih dalam penjadwalan kapan tepatnya akan dilaksanakan. Dan kami juga lagi menunggu Bendahara desa yang saat ini sedang ada kegiatan kerja di luar.” ungkap Kades.

Drs. Tomi Marisi, M.Si. Kadis PMD Benteng saat dikompirmasi terkait pencairan DD yang dibagi dalam 3 tahap. Yakni 40% untuk tahap pertama, kembali 40% untuk tahap kedua dan 20% untuk tahap ketiga. Dan pencairan sendiri jika desa telah memenuhi syarat-syarat yang sudah ditentukan, pencairan harus dilakukan oleh Kades dan didampingi oleh bendahara desa atau kaur keuangan. Namun untuk BLT-DD sendiri setelah PMD melakuan pencairan ke rekening desa, desa langsung melakukan penyaluran ke rekening penerima.

“Terkait permasalahan di desa Taba Jambu, kami belum ada menerima laporan. Namun dari pemberitaan sebelumnya PMD akan mempelajari dulu,” jelas Tomi.

Kepala PMD Benteng itu juga berharap hal ini dapat terselesaikan dalam waktu dekat ini agar ke depan tidak terjadinya polemik berkepanjangan di kalangan desa Taba Jambu.

“Kita harap kedepan Pemdes di kabupaten Benteng dapat menjalankan sesuai regulasi yang ada.” ujar Tomi. [Hendri Suwi]