Kasi Intel Kejari Lebong, Imam Hidayat

PedomanBengkulu.com, Lebong – Kejaksaan Negeri (Kejari) Kabupaten Lebong terhitung Selasa (23/02/2021) menetapkan status dugaan korupsi, perkara Tuntutan Ganti Rugi (TGR) Sekretariat DPRD Lebong tahun anggaran 2016 senilai Rp.1,3 Miliar, menjadi Penyidikan (Dik) Pidsus dengan nomor : print -01/L.7.17/Fd.1/02/2021 tertanggal 23 Februari 2021. Peningkatan status ini sendiri, berdasarkan hasil ekspose Kejari Lebong pasca deadline waktu pengembalian TGR senilai Rp.1,3 Miliar, tidak bisa mengembalikan secara penuh.

Bahkan menariknya dalam rilis Kejari Lebong Selasa (23/02/2021) sekitar Pukul 10.30 WIB, peningkatan status Dik dalam perkara TGR Sekretariat DPRD Lebong tersebut, memang belum ada penetapan tersangka. Tetapi bisa mengarah pada tersangka lebih dari satu orang.

Disampaikan Kasi Intel Kejari Lebong Imam Hidayat, dalam penanganan perkara TGR di DPRD Lebong tersebut, setidaknya ada tiga poin hasil Ekspose internal Kejari Lebong. Pertama, terkait penggunaan anggaran di Sekwan sudah ada peristiwa pidana, dalam tahap penyidikan dan telah ada dua alat bukti minimal. Kedua, telah ditemukan adanya upaya melawan hukum dalam perkara TGR Sekretariat DPRD Lebong tahun 2016. Ketiga, tidak ada pengembalian TGR secara utuh Rp.1,3 Miliar hingga batas waktu yang sudah diberikan.

“Sesuai hasil Ekspose dan koordinasi dengan Pimpinan, perkara TGR Sekretariat DPRD Lebong dinaikkan menjadi Dik Pidsus,” ungkap Kasi Intel Kejari Lebong Imam Hidayat kepada awak media Selasa (23/02/2021) pagi.

Ditambahkan Imam, kendati pun statusnya dinaikkan menjadi Dik Pidsus. Untuk penetapan tersangka sendiri secara berproses ditetapkan dalam tahap penyidikan. Bahkan Imam juga tidak menampik dalam kasus tersebut, kemungkinan penetapan tersangka itu bisa lebih dari satu orang.

“Karena kalau sudah masuk status Dik Pidsus, maka arahnya pada penetapan tersangka. Memang belum ditetapkan, tapi bisa lebih dari satu orang,” demikian Imam. [Supriyadi]