Oleh: Robi Darwis, S.Sos

Pandemi Covid-19 telah meluluhlantakkan tatanan kehidupan. Utamanya kehidupan sosial masyarakat. Menghindari kerumunan dan menjaga jarak, adalah kemutlakkan untuk dilaksanakan, tak terkecuali oleh masyarakat Lebong.

Konsekuensi logisnya, intensitas pertemuan dan pergaulan sosial seharusnya “berjarak”. Namun disayangkan, kondisi ini tidak menjadi penghalang bagi predator anak untuk melancarkan aksi bejatnya.

Terbukti, diawal tahun 2021 (Januari sampai Februari), kurva kasus kekerasan seksual terhadap anakpun langsung melejit. Tercatat ada 3 kasus menjadi noktah hitam, mencoret masa depan anak. Padahal tahun 2020, kasus kekerasan seksual terhadap anak di Lebong sempat melandai. Apa yang terjadi sesungguhnya?

(Masih) Dianggap Aib

Tingginya tingkat kekerasan seksual terhadap anak di Kabupaten Lebong disebabkan oleh berbagai permasalahan. Upaya pencegahan dan penanganan terus dilakukan dan dimaksimalkan. Namun kasusnya tetap saja tinggi. Penyebabnya, pelaku umumnya adalah orang yang seharusnya menjaga dan menjadi pelindung korban, namun justru menjadi predator. Orang terdekat. Tentu ini menjadi mata rantai permasalahan yang tidak mudah untuk mengurainya.

Selain itu, adanya anggapan jika korban kekerasan seksual anak adalah menjadi semacam aib atau hal yang membuat malu keluarga. Apalagi jika pelakunya adalah orang terdekat juga. Kondisi inilah yang menyebabkan banyak kasus kekerasan tidak dilaporkan atau hanya dipendam. Adanya pandangan dan ketakutan untuk melaporkan kasus menjadi sebuah aib bagi keluarga adalah gunung es masalah yang tidak boleh dibiarkan.

Dibutuhkan sentuhan penanganan yang tepat untuk menyelesaikan gunung es masalah tersebut. Sikap kehatian-hatian menjadi sebuah standar operasional prosedur yang harus dipatuhi. Karenanya, proses blow up ke media juga harus bijak. Ini dilakukan untuk menjaga psikologis korban yang masih labil.

Pentingnya Membangun Gerakan Bersama

Penanganan dan pencegahan terhadap anak korban kekerasan seksual tidaklah bisa dilakukan oleh satu pihak saja. Perlu kepedulian bersama. Mulai dari keluarga, masyarakat, stakeholder, dan tentu saja Pemerintah sebagai pemegang kebijakan. Prioritas terhadap pelayanan dan pemenuhan hak-hak anak yang tidak hanya sekedar orasi tapi harus melalui tindakan nyata untuk kepentingan terbaik untuk anak. Kita sepakat, kekerasan seksual pada anak adalah kenyataan yang menakutkan, tidak menyenangkan dan menghancurkan psikososial, tumbuh dan berkembangnya dimasa depanya anak. Bahkan memicu masalah baru dengan kondisi keterpaksaan berdampak pada depresi bahkan pada pengakhiran kehidupan.

Pelayanan yang tepat kepada penerima manfaat serta keberpihakan dalam mendukung untuk mensinergikan tindakan pencegahan dan penanganan terhadap kasus anak yang terjadi, menjadi keharusan untuk dilakukan. Selain itu, pemenuhan kebutuhan hak-hak anak yang menjadi korban jangan sampai terabaikan. Pencegahan dan penanganan tidak cukup dengan hanya tindakan “datang dan catat “. Namun lebih dari itu, anak-anak sebagai korban membutuhkan dukungan dan pendampingan secara komprehensif dan nyata, seperti melakukan penguatan, membangun semangat dan orientasi masa depan. Mereka harus bagaimana? mereka harus bertindak seperti apa dalam melanjutkan kehidupan sosialnya yang akan datang?. Harus ada treatment pendampingan yang tepat agar psikososial anak yang menjadi korban bisa ceria kembali dan bisa menjalankan kebefungsian sosialnya.

Oleh sebab itu, sinergitas dalam menangani kekerasan seksual terhadap anak ini tidaklah cukup hanya dengan jargon-jargon hampa saja. Perlu adanya kerja sama berbagai pihak secara nyata. Jika tidak, maka jargon “memerangi” menjadi sebuah kesiah-sian belaka. Keampuhan untuk memerangi kekerasan seksual terhadap anak akan menjadi mandul. Karena itu, saatnya hilangkan ego sektor. Mari bergandeng tangan membangun gerakan bersama memerangi kekerasan seksual terhadap anak. Kita kuat karena kita Bersama.

*Penulis adalah Pekerja Sosial Perlindungan Anak Kementerian Sosial Kabupaten Lebong.