PedomanBengkulu.com, Bengkulu – Komunitas Pusat Kajian Mahasiswa (PUSAKA) Bengkulu, mengadakan diskusi terbatas. PUSAKA Bengkulu merupakan Komunitas Mahasiswa yang focus menyelenggarakan diskusi-diskusi perihal isu publik.

Diskusi ini merupakan diskusi kedua yang dilaksanakan oleh Komunitas Pusaka Bengkulu, yang mana diskusi pertama dilaksanakan melalui via zoom meeting, diskusi kedua berlangsung di Edu Resto dangau datuk, diikuti Mahasiswa perwakilan dari OKP, Sabtu (30/1/2021).

Adapun pembicara yang hadir dalam diskusi tersebut adalah Humas Polda Bengkulu, Sudarno, DPRD Provinsi Bengkulu, Usin Sembiring, Dosen Fakultas Syariah IAIN Bengkulu, Ade Kosasi, Alam Syahri Founder Komunitas Ngoceh, serta perwakilan dari PMKRI dan PMII.

Diskusi tersebut bertemakan tentang “Mengukur Kepastian Hukum dan Keadilan Surat Edaran (SE) Walikota Bengkulu Nomor:338/28/B.Kesbangpol tentang Penghentian Kegiatan yang bersifat kerumunan atau keramaian.

Dalam diskusi tersebut, Mahasiswa yang diwakili oleh Gita dan Awan menyampaikan keresahannya atas dilarangnya kegiatan aksi menyampaikan pendapat dimuka umum di masa pandemi, berbeda dengan pemerintah.

“Seolah-olah peraturan yang dibuat hanya untuk meredam aksi-aksi mahasiswa dalam berunjuk rasa. Hal tersebut kontras dengan pilkada yang tetap berjalan, serta kegiatan kampanye yang menyebabkan lonjakan kenaikan angka paparan covid-19 termasuk di Provinsi Bengkulu,” ungkap mereka.

Keluh kesah juga disampaikan, Alam Syahri selaku founder Komunitas Ngoceh, dirinya mengatakan bahwa ada tantangan dan rintangan yang tengah dihadapi oleh mahasiswa sekarang dalam menyampaikan aspirasinya.

“Aksi-aksi untuk rasa yang dilakukan dijalanan, terhalang oleh adanya larangan berkerumun, dan aksi-aksi yang dilakukan melalui media social, terhalang oleh adanya Undang-undang ITE, sehingga tidak sedikit mahasiswa yang dipidana dikarenakan menyampaikan aspirasinya,” ungkapnya.

Ditempat yang sama, Humas Polda Bengkulu, Sudarno menyampaikan bahwa adanya larangan berunjuk rasa pada masa pandemi, dikarenakan untuk mengurangi penyebaran virus corona. Terlebih di provinsi Bengkulu yang angka kematiannya tinggi.

“Aksi-aksi unjuk rasa sangat sulit dan dirasa tidak mungkin bisa menerapkan protokol kesehatan. Maka dari itu dimasa pandemi ini, kegiatan aksi unjuk rasa sama sekali tidak diperbolehkan dalam rangka mengurangi angka penyebaran covid-19,” ungkapnya.

Berbeda dengan yang disampaikan oleh Humas Polda Bengkulu, Komisi I DPRD Provinsi Bengkulu, Usin Sembiring menyampaikan sebagai social control, mahasiswa tetap harus melakukan aksi-aksi untuk memonitoring kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah.

“Diera pandemic saat ini, mahasiswa dituntut untuk mampu membuat inovasi baru dalam menyampaikan aspirasinya yang terhalang oleh covid-19, misalnya dengan pembatasan masa aksi maksimal 20 orang,” ungkap Usin.

Ditempat yang sama, Ade Kosasi selaku Dosen Fakultas Syariah IAIN Bengkulu menyampaikan bahwasannya setiap kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah harus memperhatikan nilai-nilai keadilan dan kemanusiaan,

“Pemerintah itu harus memperhatikan nilai-nilai keadilan, karena pada dasarnya peran dari Pemerintah adalah sebagai public service yang melayani kebutuhan masyarakat,” katanya.

Tambahnya, darapan setelah dilaksanakannya diskusi ini adalah mampu membangkitkan kembali semangat mahasiswa dalam melakukan gerakan-gerakan untuk menyuarakan aspirasinya.

“Meski tengah terhalang oleh Pandemi, mahasiswa tetap mampu mengembalikan kembali semangat mahasiswa se-Provinsi Bengkulu dalam membuat diskursus mengenai fenomena-fenomena social yang tengah terjadi di masyarakat,” ungkapnya. [Soprian]