Fitri Aryati, S,ST, M.Si

Pada September 2020, tingkat ketimpangan pengeluaran masyarakat Bengkulu yang diukur oleh Indeks Gini adalah sebesar 0,323. Dikutip dari Berita Resmi Statistik Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Bengkulu pada pertengahan Februari 2021 yang lalu. Angka ini telah melampaui target RPJMD Provinsi Bengkulu yaitu sebesar 0,345 pada tahun 2020. Jika dibandingkan dengan angka nasional 0,385, maka Bengkulu menjadi Provinsi ke 12 yang memiliki indeks gini terkecil se-Indonesia.

Indeks Gini atau yang biasa disebut Gini Ratio adalah salah satu alat untuk menggambarkan ketimpangan pengeluaran di suatu wilayah. Indeks ini bernilai nol (0) sampai satu (1), dimana bila mendekati 0 berarti tidak ada sama sekali ketimpangan pengeluaran antar penduduk di wilayah tersebut, dan akan diartikan sebagai ketimpangan sempurna bila nilai indeks sebesar 1.  Nilai Indeks Gini Bengkulu masuk kelompok ketimpangan rendah karena nilainya lebih kecil dari 0,4. Artinya ada ketimpangan pengeluaran antara satu penduduk dengan penduduk lain di Provinsi Bengkulu, namun ketimpangannya tidak jauh atau rendah. Indeks Gini Indonesia juga masuk kelompok ketimpangan rendah. Berbeda dengan Provinsi DKI Jakarta dan Gorontalo yang masuk kelompok ketimpangan menengah dengan nilai indeks Gini antara 0,4 sampai 0,5. 

Selain Gini Ratio, ukuran lain yang sering digunakan untuk melihat ketimpangan pengeluaran di suatu wilayah menggunakan persentase pengeluaran pada kelompok penduduk 40 persen terbawah atau yang dikenal dengan Ukuran Bank Dunia. Berdasarkan ukuran ini, tingkat ketimpangan dibagi menjadi tiga kategori, yaitu tingkat ketimpangan tinggi jika persentase pengeluaran kelompok penduduk 40 persen terbawah angkanya di bawah 12 persen, ketimpangan sedang jika angkanya berkisar antara 12 sampai 17 persen, serta ketimpangan rendah jika angkanya berada di atas 17 persen. Pengeluaran kelompok penduduk 40 persen terbawah Provinsi Bengkulu pada September 2020 sebesar 21,04 persen, masuk kategori ketimpangan rendah. Artinya Gini Ratio dan Ukuran Bank Dunia menyatakan hal yang sama, bahwa Provinsi Bengkulu memiliki ketimpangan pengeluaran penduduk yang rendah. 

Rata-rata pengeluaran kelompok penduduk 40 persen terbawah di Provinsi Bengkulu pada September 2020 naik sebesar 0,33 persen. Dan rata-rata pengeluaran pada kelompok penduduk 40 persen menengah juga naik menjadi 38,20 persen. Hal tersebut berbanding terbalik dengan kelompok penduduk 20 persen berpengeluaran tinggi yang justru mengalami penurunan rata-rata pengeluaran menjadi 40,76 persen. Sepertinya kondisi pandemi memaksa mereka berada di rumah saja, tidak banyak belanja, tidak bepergian ke luar kota, baik untuk bisnis maupun jalan-jalan, sehingga pengeluaran mereka lebih sedikit daripada biasanya.

Pada saat yang sama, BPS Provinsi Bengkulu juga merilis angka kemiskinan Provinsi Bengkulu yang naik menjadi 15,30 persen. Terdapat hampir delapan ribu orang miskin baru. Pandemi covid-19 selama tahun 2020 berdampak pada perubahan perilaku serta aktivitas ekonomi penduduk. Keadaan para pegawai work from home, anak sekolah belajar dari rumah, mahasiswa kuliah dari rumah, lockdown hampir di setiap daerah, sehingga mengakibatkan pertumbuhan ekonomi mengalami kontraksi, pengangguran meningkat dan mendorong terjadinya peningkatan angka kemiskinan. 

Keadaan yang biasanya terjadi jika angka kemiskinan naik maka tingkat ketimpangan pengeluaran pun naik. Dan Analisa yang dilakukan biasanya adalah penyebab angka kemiskinan bertambah karena adanya orang miskin baru dan orang miskin lama menjadi semakin miskin sehingga ketimpangan pengeluaran masyarakat semakin besar. Begitu juga jika terjadi keadaan menurunnya angka ketimpangan pengeluaran penduduk, biasanya merupakan akibat dari angka kemiskinan yang menurun. Artinya kesejahteraan penduduk miskin meningkat sehingga sebagian penduduk miskin berhasil keluar dari garis kemiskinan dan sebagian lagi menjadi tidak terlalu miskin dan berdampak pada ketimpangan pengeluaran antar penduduk menjadi rendah. Berbeda dengan keadaan September 2020 di Provinsi Bengkulu, saat harga komoditas turun (inflasi September 2020 hanya sebesar 0,08 persen), angka kemiskinan meningkat namun ketimpangan pengeluaran penduduk menurun. Apa yang terjadi di Bengkulu? Hal ini diduga terjadi bukan karena masyarakat miskin mengalami peningkatan kesejahteraan, yang mengakibatkan besaran rata-rata pengeluaran mereka mampu mendekati nilai rata-rata pengeluaran kelompok penduduk di atasnya, karena jika hal ini terjadi harusnya angka kemiskinan menjadi turun. Tetapi justru yang terjadi adalah karena masyarakat atas mengurangi belanja atau pengeluaran mereka. Berarti masih ada PR besar bagi pemerintah provinsi untuk terus menggelontorkan program pengentasan kemiskinan yang masih ada di Provinsi Bengkulu.

Persoalan kemiskinan bukan hanya sekedar berapa jumlah dan persentase penduduk miskin. Dimensi lain yang perlu diperhatikan adalah tingkat kedalaman dan keparahan dari kemiskinan. Indeks Kedalaman (P1) adalah jarak antara orang miskin dengan garis kemiskinan, jika angkanya meningkat maka orang miskin semakin susah dibantu karena jarak dengan garis kemiskinan semakin jauh.  Pada September 2020 nilai P1 meningkat sebesar 0,5 menjadi 2,51 persen. Demikian juga dengan Indeks Keparahan Kemiskinan mengalami peningkatan sebesar 0,19 menjadi 0,64. Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) adalah jarak antara orang miskin yang satu dengan orang miskin lainnya. Jika P2 nilainya meningkat maka program pengentasan kemiskinan tidak bisa dilakukan dengan hanya 1 program saja, karena orang miskin yang dituju beragam. Hendaknya program yang dilakukan ada yang ditujukan untuk orang miskin yang sangat miskin dan ada juga yang ditujukan untuk orang miskin yang tidak terlalu jauh dari garis kemiskinan.

Program kerja Gubernur dan Wakil Gubernur Bengkulu yang digadang-gadang pada saat kampanye Pemilihan Gubernur beberapa waktu yang lalu, sudah banyak yang menyentuh ke masyarakat miskin, baik secara langsung maupun tidak langsung. Program Pengadaan Kartu Sejahtera, listrik gratis bagi rumahtangga dengan daya 450 kwh, pengadaan alsintan gratis untuk petani, diperlukan untuk orang miskin yang berada jauh dibawah garis kemiskinan. Program ini akan menjaga mereka agar tidak semakin jatuh miskin terutama di masa pandemi atau keadaan bencana. Berkaca pada keadaan pandemi 2020, bantuan sosial pemerintah yang merupakan kebutuhan pokok untuk penduduk disinyalir mengakibatkan kenaikan kemiskinan Bengkulu terkendali. Karena komoditi yang memberi sumbangan terbesar terhadap garis kemiskinan adalah beras, rokok dan cabe merah. Program lain yang akan dijalankan yang secara tidak langsung dirasakan oleh penduduk miskin baru ataupun penduduk hampir miskin, seperti program membeli dan menampung hasil produk pertanian dengan harga yang layak, menjamin ketersediaan pupuk bersubsidi untuk petani, juga menjaga stabilisasi dan meningkatkan harga komoditas perkebunan terutama karet, kopi dan sawit.  Jika program -program kerja ini nantinya dilaksanakan, harus dikawal ketat oleh berbagai pihak, agar sampai tepat sasaran kepada orang miskin yang dituju, sehingga kemiskinan di Bengkulu akan cepat teratasi.

Fitri Aryati, S,ST, M.Si
Penulis adalah ASN di Badan Pusat Statistik Provinsi Bengkulu