Kontestasi Pemilihan Gubernur (Pilgub) di Provinsi Bengkulu pada tanggal 9 Desember 2015 memberikan ekspektasi bagi sejumlah akademisi. Mereka mengingatkan, agar kontestasi ini menghasilkan perubahan ke arah yang lebih baik, warga masyarakat tidak terjebak dengan politik transaksional dan pragmatis."Untuk mencari siapa yang terbaik, kita harus mempelajari jejak rekam setiap calon. Kemana keberpihakan mereka selama ini. Apakah kepada kelompok tertentu, atau murni kepada rakyat. Karena jabatan kepala daerah itu bukan jabatan profesional, tapi jabatan politis. Belum tentu mereka yang berprestasi dan tampil anggun dipermukaan adalah orang-orang yang benar-benar berpihak kepada rakyat," kata Dosen Ilmu Administrasi Publik Universitas Muhammadiyah Bengkulu (UMB), Rekho Adriadi MIP, kemarin (5/6).
Ia menjelaskan, John Sidel melakukan modifikasi terhadap teori Joel Migdal mengenai 'orang kuat lokal'. Menurutnya, 'orang kuat lokal' adalah orang yang mampu mempertahankan jejaring politik yang telah terjalin lama untuk memperoleh monopoli kontrol atas masyarakat melalui penguasaan sumber-sumber ekonomi dan kekuatan koersif dalam yurisdiksi teritorial kekuasaan mereka di era demokrasi.
"Para bos lokal ini muncul melalui mekanisme pemilu yang kompetitif dan berkala serta diikuti partisipasi politik yang tinggi. Mereka menggunakan berbagai strategi dari pembelian suara, manipulasi hingga intimidasi dengan penggunaan kekerasan. Bos lokal menjadi broker kekuasaan bagi patron politik mereka di tingkat nasional dan menjadi broker kekuasaan bagi klien politik mereka di tingkat daerah serta menjadi orang yang paling berkuasa di suatu daerah untuk mengeksploitasi rakyat dan alam yang ada di dalam wilayah kekuasaan mereka. Orang-orang seperti ini harus diwaspadai," ulasnya.
Berpijak pada hal tersebut, lanjutnya, jabatan kepala daerah hendaknya jangan menjadi ajang untuk memperluas monopoli kekuasaan dalam meningkatkan ekonomi pribadi. Seorang pemimpin yang baik harus dapat mengelolah sumber daya yang ada di Bengkulu dengan semaksimal mungkin untuk kepentingan masyarakat Bengkulu.
"Dengan diangkatnya potensi yang ada di Bengkulu, peran penting seorang pemimpin selanjutnya adalah menjalin relasi yang kuat dengan pemerintah pusat sehingga pemerintah pusat dapat mengalirkan dana dari pusat untuk pengembangan daerah," sampainya.
Ia menuturkan, para kandidat yang merupakan figur-figur kuat harus mempunyai political will dalam menjalankan kebijakan-kebijakan yang benar-benar sesuai dengan kebutuhan masyarakat, bukan karena kepentingan kelompok tertentu apalagi kepentingan pribadinya. Visi dan Program kerja merupakan tolak ukur dalam menentukan pemimpin Bengkulu ke depan. "Pemimpin yang baik harus dapat merumuskan program kerja melalui kebijakan yang tidak mengambang dan dapat direalisasikan, bukan hanya sebatas slogan semata," tambahnya.
Sebelumnya, Guru Besar Fakultas Ekonomi Universitas Bengkulu (Unib), Prof Lizar Alfansi SE MBA PhD, menyatakan, kontestasi Pilgub 2015 harus menghasilkan pemimpin yang mampu mengangkat daya saing ekonomi Provinsi Bengkulu. Sebab, daya saing ekonomi Provinsi Bengkulu saat ini merupakan salah satu yang terburuk di Pulau Sumatera.
"Dari seluruh Sumatera Bagian Selatan, ekonomi kita tergolong yang paling rendah. Kita hanya di atas sedikit dari Bangka Belitung. Meski dari pertumbuhan ekonomi kita naik, tapi daya saing kita lemah. Persoalan terbesar kita adalah infrastruktur jalan yang tidak memadai," ujarnya.
Ia menguraikan, masih belum memadainya infrastruktur jalan ini bukan hanya pada wilayah yang menjadi tanggung jawab Pemda Provinsi. Namun juga terletak di kabupaten-kabupaten dan kota.
"Jalan kita ini hancur semua. Jalan kota saja masih banyak yang hancur dan bertanah. Pernah ada tamu dari Malaysia datang ke sini. Saya ajak untuk keliling Kota Bengkulu. Komentar mereka, jalan kami menuju kebun karet masih lebih bagus dari jalan di kota ini," demikian Prof Lizar. (Renda Putri HS)
