Upacara PeringatanMendagri Tjahyo Kumolo (kanan) sedang memimpin upacara di lingkungan Kementerian Kementerian Dalam Negeri, Jakarta, Rabu (1/6). Sebelumnya Pemerintahan Presiden Joko Widodo menetapkan pada 1 Juni sebagai Peringatan Hari Lahir Pancasila, upacara tersebut mengusung tema Bulan Bung Karno. Foto: Tahta Aidilla/Republika.[/caption]BENGKULU, PB - Komisi III DPRD Kota Bengkulu mulai menyoroti kinerja sejumlah guru yang gemar membolos. Dalam waktu dekat, lembaga legislatif yang membidani masalah pendidikan ini akan memanggil Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dikbud) Kota Bengkulu untuk menanyakan adanya laporan PNS guru yang tidak hadir hingga lebih dari 1 tahun.
"Kalau sudah sampai 1 tahun cukup keterlaluan. Inspektorat Kota harusnya bekerja melakukan pengawasan. Harus dilihat betul keadaan setiap pegawai kita. Misal kalau dia sakit, berikan laporan kepada atasan dan pihak-pihak yang berwenang. Namun kalau memang tidak ada alasan bagi PNS tersebut untuk tidak masuk, maka harus ada sanksi disiplin yang tegas sesuai dengan Peraturan Pemerintah 53 tahun 2010 tentang Disiplin PNS," kata anggota Komisi III DPRD Kota Bengkulu, Indra Sukma.
Menurut dia, bilamana PNS tersebut memang dalam keadaan tidak mampu lagi untuk bekerja secara efektif melakukan pelayanan publik, maka sebaiknya yang bersangkutan mengajukan pensiun dini. Kebijakan ini dapat selaras dengan upaya Pemerintah Kota untuk mengurangi jumlah pegawai yang terus membengkak.
"Jadi PNS kita yang jumlahnya sudah ribuan ini dapat dimaksimalkan dan terus diimbangi dengan mereka yang pensiun dini. Tapi jangan sampai menabrak aturan. Tetap secara administrasi harus memadai," ungkap politisi PAN yang dikenal dengan sebutan Ucok ini.
Hal yang sama, lanjut Ucok, seharusnya berlaku untuk PNS yang berada di bawah standar kompetensi. Ia menyarankan agar Pemerintah Kota melakukan pembenahan-pembenahan disiplin PNS agar pelayanan publik dapat terus dioptimalkan.
"Selain karena disiplin kerja yang kurang, kualitas PNS ini juga harus terus dievaluasi. Jangan pernah lupa untuk membuat program peningkatan kompetensi mereka dengan diklat atau pelatihan, redistribusi pegawai atau mutasi pegawai antar instansi. Ini juga efektif untuk menekan jumlah PNS yang terus membengkak," ungkapnya.
Masih adanya sejumlah guru yang lama tidak mengajar menjadi perhatian serius bagi Dikbud Kota Bengkulu. Diantara guru yang lama tidak mengajar terdapat di sejumlah SMKN Kota Bengkulu. Beberapa diantaranya dinyatakan absen dalam satu tahun terakhir. (S Alibsya)
