Ilustrasi[/caption]JAKARTA. Kepala SKK Migas Amien Sunaryadi mengaku tidak setuju dengan rencana peleburan PT Pertamina (Persero) dan SKK Migas. Pasalnya, sistem dan manajemen baik di SKK Migas ataupun di Pertamina masih bobrok dan ruwet. Dengan demikian, jika kedua institusi ini dilebur justru akan menciptakan keruwetan menjadi lebih tinggi.
"Saya mengakui SKK Migas masih ada boroknya. Belum efisien dan masih perlu waktu agar bisa lebih cepat dan efisien. Pertamina juga banyak boroknya dan kompleksitas harus dibenahi. Kalau digabung (SKK Migas) dengan Pertamina punya keruwetan tinggi," kata dia, dalam "Diskusi Panel ISNU" di Jakarta, Selasa (16/6).
Ia mengatakan, sistem dan manajemen yang masih kompleks di antara ke dua lembaga ini bakal menyulitkan jika benar-benar digabung. "Ini sangat sulit untuk digabungkan. Saya melihat sangat sulit untuk digabungkan," imbuhnya.
Menurutnya, sekarang biarkanlah perusahaan migas plat merah tersebut berbenah diri untuk menjadi perusahaan kaliber dunia. SKK Migas pun sudah seharusnya dibiarkan untuk membenahi industri hulu, serta agresif menemukan cadangan di dalam negeri. Membenahi sistem dan manajemen di SKK Migas dan Pertamina, paling tidak membutuhkan waktu sekitar 10 tahun. "Maka, wacana mengenai penggabungan SKK Migas dan Pertamina baru relevan 10 tahun mendatang."
Ia menerangkan, menggabungkan dua institusi yang sudah bagus kan akan lebih mudah dibanding saat ini. "Lebih baik Pertamina dibenahi dan SKK Migas dibenahi. Nanti kita lihat 10 tahun seperti apa. Baru mulai dipikir apa digabungkan atau enggak," kata Amien.
Di tempat yang sama, Direktur Hulu Pertamina Syamsu Alam setuju dengan wacana penggabungan tersebut. Namun, wacana yang dilontarkan DPR tersebut harus dilakukan saat kedua institusi ini sudah sehat.
"Saya setuju (SKK Migas dan Pertamina) digabung, tapi ketika keduanya sehat. Jadi kalau kita menghadapi krisis dan ketika cadangan kurang, dia akan kuat bergerak kemana-mana," kata.
Ia menilai sektor energi di Tanah Air sering terjebak dengan sesuatu yang terlalu dipolitisir. Namun lupa dengan esensi awal bahwa yang dibutuhkan adalah ketahanan energi. Saat ini, Indonesia masih memiliki cadangan minyak meski tidak bayak.
"Jadi harus diatur semaksimal mungkin sehingga anak cucu kita masih bisa menikmati. Institusi memang krusial, karena kalau kita enggak menyiapkan ini enggak akan bisa mencapai ketahanan energi. Jadi harus ada institusi yang kuat dulu," tambahnya.
Sekadar diketahui, DPR beberapa waktu lalu melontarkan wacana bahwa rencana SKK Migas untuk dijadikan BUMN Khusus tidaklah tepat dan justru menciptakan sistem yang rumit. SKK Migas sedianya dilikuidasi atau digabung dengan Pertamina, dengan alasan ke duanya memiliki kesamaan tidak boleh ditunggangi asing.(Subakat)
