Beri Pencerahan Hukum, Sarankan Pakai Saksi Ahli

BENGKULU, PB – Selama satu jam berada di dalam Lapas, Mukhlis bertemu dengan 7 terdakwa bansos masing-masing uryawan Halusi (Mantan Kabag Kesra), Syaferi Syarif (Mantan Kepala DPPKA), Satria Budi (Mantan Bendahara Pengeluaran), Almizan (Mantan Kabag Kesra), Nopriana (Bendahara Kesra), Andrianto alias Totok (staf Pemkot), dan Edo Saputra. Satu terdakwa lainnya mantan Sekda Kota, Yadi, tidak bertemu, Selasa (22/9).

Dijelaskan Mukhlis, kedatangannya menemui terdakwa kasus bansos tersebut memberikan pengayaan pemahaman mengenai hukum kepada para terdakwa. Terlebih, para terdakwa memiliki hak untuk mengetahui bagaimana posisi hukum mereka. Selain itu, berkaca pada kasus dikabulkannya praperadilan Walikota Helmi Hasan, tentu memiliki implikasi hukum kepada para terdakwa bansos ini. Dimana hakim praperadilan menyatakan Sprindik Kejari tidak sah.

“Surat perintah penyidikan (Sprindik) terhadap pak Helmi Hasan dinyatakan dibatalkan oleh hakim praperadilan. Untuk diketahui, nomor surat Sprindik Helmi Hasan dan juga seluruh terdakwa lainnya itu sama. Yang beda itu hanya nomor Sprindik penetapan tersangka. Artinya pondasi hukum kasus bansos ini sudah tidak sah. Contohnya kalau bikin bangunan pondasinya sudah hancur otomatis yang lainnya runtuh,” terangnya.

Begitupun dengan audit kerugian negara dihitung oleh Kejari Bengkulu bukanlah hasil audit investigasi, sementara aturan hukum harus menggunakan audit investigasi. “Para terdakwa maupun tersangka Bansos ini perlu mengetahui tentang hal ini, karena itu memang hak mereka,” tambah Mukhlis.

Dikatakan Mukhlis, dalam kunjungan itu pihaknya juga menyarankan agar agar para terdakwa dapat mendatangkan saksi ahli.

Terpisah, Abdul Gani, SH, MH selaku PH terdakwa Almizan di depan Lapas kemarin membenarkan hal itu ketika dikonfirmasi RB. “Iya, tadi para tersangka termasuk klien saya disarankan untuk menghadirkan saksi yang ahli dari Jakarta, yaitu pakar pidana,” terang Abdul Gani.

Hari Ini Sidang Bansos

Sementara itu, Selasa (22/9) hari ini, sidang lanjutan kasus bansos yang mendudukakan 8 orang terdakwa akan kembali digelar PN Bengkulu dengan agenda mendengarkan keterangan saksi Walikota Bengkulu Helmi Hasan, SE.

Menurut Humas PN Bengkulu, Itong Isnaini Hidayat, SH, majelis hakim yang dipimpin Siti Inshirah,SH telah menerbitkan surat penetapan panggilan paksa. Karena sudah tiga kali berturut-turut dipanggil ke persidangan, walikota tak pernah hadir. “Iya, surat penetapan panggilan paksa sudah dikeluarkan oleh majelis hakimnya tadi (kemarin, red) dan mau tidak mau walikota harus hadir di persidangan,” ujar Itong Isnaini Hidayat, SH.

PH Walikota Heran

Terpisah, Mukhlis Nasution, SH selaku PH Walikota Helmi Hasan, mengaku heran dengan keluarnya surat penetapan upaya paksa tersebut. “Upaya pakssa dari mana? Kalau dipanggil tanpa alasan itu malah bisa jadi masalah. Bapak Helmi Hasan tidak hadir di PN, bukan tanpa alasan. Alasan terakhir yang disampaikan beliau adalah jika sekiranya dibutuhkan keterangan dari Helmi Hasan, maka silakan BAP beliau dibacakan di muka persidangan,” tegas Mukhlis. (Sumber; Rakyat Bengkulu)