BENGKULU, PB- Calon Wakil Gubernur Provinsi Bengkulu, Rohidin Mersyah mengungkapkan bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Bengkulu sangat tidak pro rakyat.“Ternyata APBD Provinsi Bengkulu selama ini tidak pro rakyat, itu kenyataan yang harus diterima karena merupakan hasil evaluasi KPK, sehingga harus dikesampingkan,” katanya kepada Pedoman Bengkulu, Selasa (20/10).
Menurutnya, APBD yang pro rakyat mesti diwujudkan di Bengkulu, sebab menurutnya dengan alokasi anggaran yang pro pada rakyat akan mengurang dan menghilangkan kesenjangan dalam kehidupan masyarakat.
“Kedepan siapapun yang memimpin Bengkulu harus mengabdikan APBD yang pro kepada kepentingan rakyat. Semoga kesenjangan di masyarakat bisa dikikis mengingat Bengkulu adalah provinsi termiskin di Indonesia,” terangnya.
Tambah Rohidin, anggaran APBD harus juga pro dengan kepentingan perempuan mengingat angka incest dan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) sangat tinggi.
“Anggaran kita juga harus pro dengan kepentingan perempuan, kenyataanya perempuan masih mengalami diskriminasi sehinga selalu menjadi korban kekerasan. untuk itu kami merasa bangga ketika perempuan sudah mulai melek politik dan menyampaikan gagasannya untuk kaum perempuan khususnya dan Bengkulu pada umumnya,” ujarnya.
Sementara itu, Ketua Umum Forum Pembauran Kebangsaan Provinsi Bengkulu, Usman Yasin. Mengatakan Tingginya angka kemiskinan di Provinsi Bengkulu tidak lepas dari pengunaan Angaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Bengkulu yang dinilai dan terkesan tidak pro dengan kepentingan rakyat.
"Dalam 4 tahun terakhir ini kemiskinan di Provinsi Bengkulu masih tinggi bahkan diatas rata-rata nasional. Hal ini, disebabkan oleh penggunaan dana APBD Provinsi Bengkulu yang dinilai tidak pro rakyat," jelasnya
Tambahnya, dana APBD yang terbatas harusnya digunakan dan diperuntukkan sebesar-besar untuk kepentingan rakyat. Dengan mengedepankan dan mengutamakan program-program kerakyatan. Selama ini masih banyak ditemukan pejabat yang menggunakan dana APBD tersebut untuk hal tak penting.
"Saya kadang tidak habis fikir, hanya karena kelahiran cucu Gubernur Bengkulu, DPRD Provinsi mengeluarkan uang rakyat puluhan juta untuk memberikan ucapan selamat di media massa, seharusnya dengan keterbatasan dana APBD maka pemerintah harusnya membuat program yang langsung bersentuhan dengan kepentingan rakyat miskin,"tutup Usman. (Muammarsyarif)
