BENGKULU, PB- Hasil reses terakhir masa persidangan ke 3 tahun 2015 DPRD Provinsi Bengkulu telah dilaporkan. Reses yang dilaksanakan sejak 28 September hingga 2 Oktober 2015 itu disampaikan oleh Tantawi Dali.Dalam penyampaianya ada 14 poin hasil reses yang diserap dan kemudian akan ditindaklanjuti kepada pemerintah Provinsi Bengkulu. " Dari hasil kunjungan reses, kami sampaikan secara garis besar ada 14 poin aspirasi dan keluhan masyarakat terutama sekali terkait dengan sanran dan prasana yang banyak rusak di seluruh kabupaten/kota," katanya kepada Pedoman Bengkulu, Rabu (21/10/2015).
Ia mengatakan, sebaiknya Pemerintah Provinsi maupun Pemerintah Kabupaten/Kota dapat mengupayakan program ekonomi kerakyatan dan peningkatan sumber daya manusia.
Selanjutnya, untuk peningkatan sumber daya manusia, pemerintah juga dapat memberikan perhatian serius peningkatan mutu pendidikan. "Sedangkan untuk menghindari terjadinya kecelakaan dan kenyamanan berkendara, pemerintah hendaknya melakukan tebas bayang secara berkesinambungan," jelasnya.
Dari hasil reses juga diungkapkan, untuk meningkatkan produksi pertanian, pemerintah diharapkan dapat memberikan bantuan alat produksi pertanian kepada masyarakat. Sementara, untuk menciptakan kehidupan yang bebas dan sehat, pemerintah juga diharapkan pembangunan dan peningkatan sarana kesehatan yang ada di tengah masyarakat.
Pemerintah juga diharapkan dapat memperhatikan bahwa masih banyak tingkat kemiskinan di Bengkulu dan untuk itu program kesehatan seperti Jaminan Kesehatan Masyarakat (Jamkesmas) dan Jaminan Kesehatan Daerah (Jamkesda) untuk dapat disosialisasikan dengan baik kepada masyarakat serta melakukan monitoring dalam penerapannya.
Lanjut Tantawi, masyarakat juga menyampaikan aspirasi bahwa pendistribusian raskin juga masih belum banyak yang tepat sasaran. Pemerintah juga diharapkan memperhatikan pembangunan moral masyarakat di samping pembangunan fisik.
Kemudian, pemerintah juga diminta untuk mempermudah pengurusan dokumen kependudukan serta pemerintah dapat menyelesaikan sengketa lahan yang banyak terjadi di masyarakat dan perusahaan pemilik HGU. "Masyarakat juga berharap, kiranya pemerintah juga memberikan solusi atas keluhan dari masyarakat bahwa masih susah mendapatkan air bersih dan listrik," tutupnya [Muammarsyarif]
