BENGKULU, PB - Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Mahdfud MD, mengatakan, Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) yang akan diselenggarakan secara serentak pada 9 Desember 2015 mendatang mengandung ancaman konflik horizontal."Dulu tidak serentak saja konflik horizontal itu terjadi dimana-mana. Apalagi bila pelaksanaannya dilakukan serentak. Sangat menghkawatirkan bila terjadi," kata Mahfud kepada Pedoman Bengkulu disela-sela kegiatan Seminar Nasional di Ruang Rapat 3 Universitas Bengkulu (UNIB), Sabtu (03/10).
"Ini harus diantisipasi. Kita tentu tidak ingin ini terjadi. Tapi saya dengar Polri sudah menyatakan siap mengamankan bila perlu juga TNI juga bisa diturunkan untuk membantu pengamanan Pilkada ini,” sambung Mahfud.
Pada Seminar Nasional yang mengangkat tema "Pilkada Serentak di Indonesia" ini, Mahfud menilai ada banyak hal yang harus diselesaikan dan diantisipasi dalam menghadapi Pilkada mendatang seperti sengketa hasil suara pasang calon tunggal.
“Ada beberapa jenis perkara yang sering terjadi dalam Pilkada seperti money politik, pemalsuan dokumen, penyalahgunaan jabatan dan penghadangan memilih. Termasuk di dalamnya teror, pemaksaan dan kekerasan. Calon tunggal juga sempat menggemparkan publik dibeberapa daerah sehingga merepotkan KPU dan Pemerintah” ujar Mahfud.
Mafhud mengharapkan kepada kepada KPU untuk menegakkan aturan dan memberikan kepastian hukum kepada semua kandidat yang ikut dalam Pilkada.
“Salah satu bentuk antisipasi yang efektif adalah dengan memberikan kepastian hukum, ketegasan dan perlakuan sama terhadap semua kontenstan,” tutupnya. (MS)
