BENGKULU, PB - Akar Foundation Bengkulu mendorong pemerintah membuat komitmen ekonomi hijau. Hal itu terungkap dalam seminar Membangun Komitmen Para Pihak dalam Mendukung Pembangunan Ekonomi Hijau di Bengkulu, Jumat (09/10).
Direktur Akar Foundation Erwin Basrin mengatakan, pihaknya bekerja sama dengan Pemerintah Provinsi Bengkulu dalam menyusun konsep awal pembangunan berkelanjutan.
Acara yang digelar di Aula Bappeda Provinsi Bengkulu itu menekankan program ekonomi hijau perlu mereposisi ruang kelola rakyat. Jika selama ini rakyat tidak memiliki akses langsung kepada sumber daya alam seperti hutan, maka pemerintah harus membuka ruang itu.
"Contohnya hutan kemasyarakatan, hutan desa dan hutan tanaman rakyat atau hutan adat, perlu dimaksimalkan untuk rakyat,” katanya kepada Pedoman Bengkulu.
Lanjut Erwin, pihaknya juga mendorong kepada pemerintah provinsi Bengkulu untuk merevisi semua perizinan yang bermasalah.
“Kita dorong Gubernur merevisi semua perizinan yang bermasalah, kita dapat angka ada 142 perusahan di Bengkulu yang harus di review ulang perizinannya, karena bermasalah dengan kawasan hutan, mengganggu masyarakat sekitar, dan mencemari sungai,” ungkapnya.
Untuk diketahui, dari 596.388 hektare hutan di Bengkulu, 53.345 hektare di antaranya merupakan hutan bekas tebangan dan dibiarkan terbuka.
Untuk itu, Akar dan Pemerintah telah menyusun konsep awal pembangunan ekonomi hijau di Bengkulu, diantaranya, 1) keseimbangan dan keadilan ekologi, 2) ekuitas dan keadilan ekonomi, 3) kedaulatan pangan, air dan energy, 4) keberlanjutan ekonomi, social, budaya, lingkungan dan mitigasi bencana ekologi, 5) Ratifikasi kerjasama internasional dalam pemerataan distribusi kesejahtraan, 6) kesetaraan Gender dan, 7) pelestarian kekayaan alam. (Muammarsyarif)
