BENGKULU, PB- Sikap Gubernur Bengkulu Junaidi Hamsyah yang mengabaikan Surat Keputusan (SK) Menteri Dalam Negeri untuk melantik Pelaksana Harian (PLH) Bupati di tiga kabupaten yakni Kepahiang, Bengkulu Selatan dan Mukomuko mendapat kecaman dari DPRD Provinsi Bengkulu, Selasa (06/10).Anggota DPRD Provinsi Bengkulu, Muharamin mengatakan turut mempertanyakan sikap Gubernur Bengkulu yang tidak mau melantik PLH Bupati di dua kabupaten tersebut.
“Kami menampung asprasi dari masyarakat, kenapa saudara Gubernur tidak mau melantik ? Dalam kondisi seperti ini, terlepas ada unsur politik, suka tidak suka demi masyarakat harusnya gubernur segera melakukan pelantikan, siapapun orangnya terlepas ada unsur pribadi, politik atau kepentingan yang lain," ungkapnya dengan nada tinggi.
Lanjutnya, dengan kondisi seperti saat ini baiknya kita hilangkan semua kepentingan itu, kita utamakan kepentingan masyarakat yang lebih besar. Harusnya beliau bisa bersikap seperti negarawan. katanya kepada Pedoman Bengkulu.
Sementara itu, Ketua Presidium Pemekaran Kabupaten Kepahiang Zainuril Mayang mengungkapkan kalau masyarakatnya merasa kecewa dengan sikap Gubernur yang tidak bijak dalam menyikapi persoalan caretaker di daerah mereka.
“Terus terang saja, kami merasa kecewa dengan gubernur, kok kami dibiarkan dalam kondisi tanpa pemimpin sejak 30 Agustus. Harusnya dia bisa menunjukkan sikap sebagai negarawan. Akibat sikapnya itu pembangunan terhambat, kepala desa sudah 10 bulan belum gajian, alokasi dana desa juga belum bisa cair dan pembangunan banyak yang terhambat,” berangnya.
Tambah Zainuril, pihaknya mengancam akan melakukan aksi pendudukan kantor gubernur bila dalam waktu dekat tidak juga melantik PLH Bupati sesuai dengan perintah Menteri Dalam Negeri.
“Konflik dan kemarahan masyarakat bisa saja terjadi, kalau dalam waktu dekat ini gubernur tak kunjung melantik, warga mengancam akan melakukan aksi pendudukan kantor Gubernur,” pungkasnya. (Muammarsyarif)
