- Petani sawit (Sumber foto: nasionalisme.co)
Hal ini terjasi seiring dikeluarkannya kebijakan baru Presiden Joko Widodo yang mewajibkan penggunaan Bahan Bakar Nabati (BBN) biodiesel sebesar 15% berbasis CPO (B15) yang efektif sudah diberlakukan pada 1 April 2015.
Ketentuan ini mewajibkan solar harus dicampur 15% biodiesel untuk menekan impor Bahan Bakar Minyak (BBM).
"Pemerintah berusaha menciptakan pasar baru untuk CPO agar tidak terlalu tegantung dengan harga pasar global," kata manager unit asisgmene konomi dan keuangan BI perwakilan Bengkulu, Doni Iwan Christanto kepada Pedoman Bengkulu, Rabu (26/11).
Ia mengatakan sampai saat ini pemerintah terus melakukan ekspor CPO ke sejumlah negara.
Akibatnya, saat harga CPO turun di pasar global karena over supplai, berpengaruh terhadap harga sawit di Indonesia khususnya Provinsi Bengkulu.
"Kebijakan penggunaan CPO ini tidak serta merta dilakukan karena akan berimbas pada bahan bakar lainnya yang terus ada," katanya.
Ia melanjutkan sumber ekonomi Provinsi Bengkulu dipengaruhi dua hal yakni serapan anggaran APBD dan sektor perkebunan dan perkembangan.
Jika penyerapan anggaran rendah ditambah anjloknya harga komoditas perkebunan membuat konsumsi masyarakat rendah. Akibatnya perekonomian Bengkulu mengalami pelambatan.
"Solusinya adalah membuat industri hilir agar CPO tidak dijual keluar daerah," katanya.
Seperti diketahui harga sawit ditingkat petani pernah mencapai Rp 150 perkilonya. tertinggi harga sawit pernah mencapai Rp 1200 /kg. [MS]
