image.phpBENGKULU, PB – Indonesia sudah 70 tahun merdeka. Namun kata Menko Maritim dan Sumber Daya Rizal Ramli, baru 20% masyarakat Indonesia yang menikmati arti kemerdekaan.

“Masyarakat Indonesia baru 20% yang menikmati arti kemerdekaan. Tugas kita ke depan, 80% masyarakat yang belum menikmati kemerdekaan agar hidup lebih baik. Indonesia itu miskin karena terlalu kaya sumberdaya alamnya. Banyaknya kelimpahan kekayaan ini membuat banyak pihak yang ingin mengakali Indonesia,” ungkapnya melalui press release di Jakarta, Sabtu (28/11/2015).

Rizal menyampaikan lima anugerah Tuhan yang diberikan kepada bangsa Indonesia namun sering dilewatkan, yaitu kekayaan hutan, minyak bumi, perikanan, mineral dan batubara, serta gas.

Indonesia memiliki hutan yang kaya, namun tidak bermanfaat karena tidak ada strategi berkelanjutan dan strategi pembangunan industri hilir sektor kehutanan. “Akibatnya, rakyat tidak menikmati apapun sehingga kesempatan menjadi hilang,” bebernya.

Selain itu, Indonesia pemilik cadangan minyak yang berlimpah. Namun tidak diikuti dengan pembangunan kilang baru dan industri hilir (downstream industry). Dampaknya, konsumsi minyak dalam negeri bergantung pada impor karena tidak dapat memaksimalkan produksi dalam negeri.

Indonesia juga dinilai gagal mengelola sumber daya perikanan nasional, padahal tergolong besar. Lumbung ikan di wilayah Maluku misalnya menyumbang sepertiga produksi ikan di Indonesia namun tidak dinikmati oleh masyarakat khususnya di wilayah Maluku, melainkan oleh kapal-kapal asing. Menurutnya, Menteri Kelautan dan Perikanan RI Susi Pudjiastuti sudah tepat menenggelamkan kapal asing yang tidak mengantongi ijin dan melakukan penanggkapan ikan ilegal di laut Indonesia.

“IUU Fishing sudah benar, namun selanjutnya harus dipersiapkan industri hilir perikanan sehingga dalam target waktu 5 tahun kedepan, Indonesia siap menjadi produsen pakan ikan terbesar,” ujarnya.

Besarnya peluang sumber daya mineral dan batubara dinilai tidak memberi manfaat di dalam negeri. Sudah hampir 60 tahun beroperasi di Indonesia namun kurang bermanfaat bagi rakyat, banyak pejabat Indonesia yang hanky-panky (senang-senang) untuk meneruskan kontrak karya tanpa memperhitungkan manfaat bagi Indonesia.

“Beruntung Presiden Jokowi tegas dalam hal perpanjangan ijin pertambangan, sehingga kita bisa me-rewrite (menulis kembali) sejarah penguasaan mineral dan batubara dengan memperbaiki isi perpanjangan kontrak karya tersebut,” pujinya.

Hal yang juga luput dikelola dengan baik adalah gas sebagai sumber daya alam terbesar. Ia mencontohkan potensi gas di Blok Masela yang disebut ladang gas abadi, dimana potensinya dapat lebih besar dari potensi gas di Negera Qatar.

“Dengan potensi gas tersebut, kehidupan Qatar sekarang jauh lebih baik dari Indonesia. Indonesia kedepan  memiliki kesempatan yang sama dengan Qatar, sehingga sumber daya gas alam dapat  betul-betul bermanfaat bagi Indonesia,” katanya.

Dalam press release tersebut, ia menyarankan pemerintah perlu merubah kebijakan yang baru dengan melakukan deregulasi (peraturan) yang ditetapkan pemerintah dan diperkuat dengan kebijakan pengambilan aset (revaluasi asset).

“Langkah revaluasi asset ini dapat mencegah Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) dan pertumbuhan ekonomi dapat tumbuh di atas 6%. Kebijakan lainnya yakni menghapus pajak ganda (double taxation) untuk memperkuat pasar modal,” ungkapnya.

Menko Maritim dan Sumber Daya Rizal Ramli berharap dengan memanfaatkan peluang atas kekayaan alam dalam negeri tersebut maka harapan untuk memenuhi 80% kesejahteraan rakyat Indonesia dapat dicapai.

“Kebijakan lainnya yakni strategic shift (pergeseran strategi) anggaran pembangunan yang lebih di fokuskan untuk luar Jawa, karena pulau Jawa sudah mampu membiayai pembangunan infrastruktur sendiri dari investasi pihak swasta dan lainnnya,” tutupnya. [Gara Panitra]