BENGKULU, PB - Pemerintah Provinsi Bengkulu dan Bank Indonesia Perwakilan Bengkulu melakukan MoU kesepahaman elektronifikasi transaski keuangan. Hal ini dilakukan dalam rangka menggalakkan program gerakan nasional non tunai di Provinsi Bengkulu.
Gubernur Bengkulu, Junaidi Hamsyah mengatakan sebelum melakukan MoU kesepahaman pihak Pemprov, Perbankan dan penggiat dunia usaha sudah melakukan diskusi untuk meningkatkan transaksi non tunai di Bengkulu.
"Dibanyak Focus Group Discussion (FGD) akhirnya kami sampai pada kesimpulan dan kesepakatan untuk meningkatkan transaksi non tunai, jadi nanti beli koran sistem elektronik saja jangan pakai uang," katanya, Kamis (26/11).
Junaidi berharap, melalui transaksi non tunia nantinya dapat menciptakan sistem keuangan yang efisien dalam birokrasi di lingkungan pemerintah Provinsi Bengkulu.
"Melalui sistem ini diharapkan mampu memberikan kecepatan, keamanan dan kenyamanan kita khususnya dalam sistem birokrasi, contohnya bayar pajak via transaksi elektronik saja," ujarnya.
Di tempat yang sama, Kepala Perwakilan Bank Indonesia Bengkulu, Bambang Himawan mengatakan, Bank Bengkulu terus menggalakkan program non tunai bagi masyarakat. Salah satunya dengan kerjasama dengan Pemerintah Provinsi Bengkulu.
"Ini upaya kita dalam meningkatkan peradaban manusia, semua bisa dilakukan dengan mudah dengan transaksi elektronik, kita harus terus tumbuh dan maju,"jelasnya.
"Untuk itu, Bank Indonesia bersama perbankan sebagai pemain utama dalam penyediaan layanan sistem pembayaran kepada masyarakat perlu memiliki visi yang sama dan komitmen yang kuat untuk mendorong penggunaan transaksi non tunai di masyarakat," tutup Bambang. [MS]