"Sejak tahun 2014 kami sudah melakukan penelitian untuk akses perempuan terhadap perlindungan sosial yang terkait raskin dan Jamkesmas tapi sekarang nama program tersebut berubah menjadi Rastra dan BPJS. Hasilnya kami melihat bahwa masih banyak sekali perempuan yang tidak mendapatkan akses perlindungan sosial, faktor penyebabnya karena pendataan yang salah sasaran dan masih kacau balau dan bertumpu hanya pada data Badan Pusat Statistik (BPS), pendataan tersebut harusnya melibatkan kepala desa, RT/RW yang mengetahui secara jelas data warga itu," katanya, Selasa (24/11).
Harapnya pemerintah yang akan datang bisa menjadikan pendataan perlindungan sosial sebagai agenda prioritas, jaminan kesehatan menjadi prioritas dan pemerintah bisa membuat kebijakan secara makro mendapatkan perlindungan yang baik.
"Pemerintah kedepan harus menjadikan Pendataan warga miskin harus menjadi prioritas, jaminan kesehatan menjadi prioritas seperti akses, layanan dan kontrol kebijakan, kemudian yang penting adalah dibentuknya kebijakan makro yang pro dengan perlindungan masyarakat Bengkulu," jelasnya.
KPI menekankan dan berniat membangun kekuatan agar persoalan JKN dan Perlindungan sosial menjadi isu bersama.
"Harapannya ini bisa menjadi isu dan perhatian pemerintah demi perbaikan kehidupan masyarakat secara umum," tutupnya.
Hal tersebut terungkap dalam kegiatan media Briefing bersama dengan dengan tema "Mengawal Visi dan Misi Pasangan Calon Kepala Daerah Dalam Bingkai Perlidungan Sosial Yang Inklusif,Transformatif dan Berkeadilan Gender" [MS]
