Acara debat kandidat ini dipandu oleh Titik Kartika, alumnus UGM Yogyakarta, kedua calon gubernur (Cagub) diberikan kesempatan memaparkan visi misinya.
(Baca juga: Debat Cagub Pertama, Soal SDA dan Ekonomi)
Program pendidikan dan pengembangan Sumberdaya Manusia (SDM) menjadi prioritas pertama yang disampaikan oleh Calon Gubernur Ridwan Mukti saat tampil memaparkan programnya.
Ridwan Mukti menyampaikan kemajuan pendidikan menjadi prioritas untuk diwujudkan sehingga pendidikan bukan saja terjangkau bagi seluruh masyarakat, tetapi juga pendidikan yang berkarakter.
"Tidak hanya cerdas berilmu, namun juga cerdas beriman. Jadi bukan hanya pendidikan biasa, namun juga integritas dan karakter SDM yang baik," terang Cagub nomor urut 1 tersebut.Selain itu, ia juga menyampaikan tentang persolan infrastrutur desa tertinggal yang menyebabkan rendahnya sarana pendidikan di desa tersebut.
Berdasarkan data Bappenas, terdapat 670 desa tertinggal atau 84 persen tertinggal di Indonesia. Menurutnya ini merupakan ancaman yang menyebabkan banyaknya masyarakat yang tidak betah di desa. karena fasilitas pendidikan amat sederhana. Karena itu, perlu pelayanan pendidikan yang maksimal.
"Jika kami terpilih bukan hanya pendidikan umum yang ditingkatkan kualitasnya, tetapi juga pendidikan gender," jelas Ridwan Mukti.
Untuk mengejar ketertinggalan, maka ia mengusulkan perlunya satgas wajib mengajar.
Selain itu, calon nomor urut 1 itu juga menyampaikan visi pembangunan maritim. Menurutnya, dengan panjang pantai masa depan kita (Bengkulu) di Samudera Hindia.
"Membuka konsep kemaritiman agar mampu menampung dan menyerap lapangan kerja untuk ganti lahan pertanian yang semakin sempit," ungkap pria yang biasa disapa RM tersebut.
Kandidat Wakil Gubernur Rohidin Mersyah menambahkan, program pendidikan yang diharapkan adanya sekolah yang merata. Serta pendidikan pemberdayaan bagi kaum perempuan untuk meningkatkan pemberdayaan ekonomi.
"Kami ingin tingkatkan partisipasi sekolah. Pemberdayaan ekonomi dan perempuanm sebagai kepala keluarga akan jadi fokus kerja pemerintah kedepan. Untuk itu, perlu kordinasi dengan pemerintah tingat Kabupaten/Kota dan termasuk akademisi," ungkapnya.
