Jsuku_enggano_1AKARTA, PB – Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) tengah mengkaji potensi pembentukan desa adat di enam desa di Pulau Enggano, Kabupaten Bengkulu Utara, Provinsi Bengkulu.

“Masyarakat adat Enggano masih menjalankan hukum adat untuk mengatur kehidupan sosial, budaya mereka sehingga pengakuan wilayah adat perlu didorong,” demikian disampaikan Koordinator Ilmu Pengetahuan Sosial dan Kemasyarakatan LIPI Dedy Supriadi Adhuri.

Kajian ini, lanjutnya, akan digelar bersama Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN) Bengkulu serta sejumlah lembaga yang berpengalaman.

Tak hanya itu, LIPI juga mengandeng peneliti Lembaga Karsa, Yando Zakaria yang pernah terlibat dalam penyusunan Undang-Undang nomor 6 tahun 2014 tentang Desa.

“Kewenangan masyarakat adat untuk mengatur tata hidup yang berlaku secara turun temurun diakui dalam konstitusi,” ujarnya.

Dijelaskannya, ada tiga metode untuk menjadikan masyarakat adat berdaulat yang diakui oleh negara. Pertama, mendapatkan pengakuan dalam bentuk surat keputusan dari bupati atau gubernur. Kedua, menjalankan putusan Mendagri nomor 52 tahun 2014, yakni kepala daerah mempunyai kewajiban untuk mengakui dan mendata masyarakat adat di wilayahnya.

“Ketiga, membentuk Peraturan Daerah (Perda) Perlindungan dan Pengakuan Masyarakat Adat atau membentuk Perda Desa Adat berdasarkan amanah UU desan termasuk putusan MK 35 tahun 2012,” tambahnya.

Namun, ia menegaskan, menjadi desa adat bukan berarti hak kepemilikan individu diambil oleh adat. “Ini yang sering disalahartikan,” imbuhnya.

Sebagai informasi, Pulau Enggano memiliki daratan seluas 40 ribu hektare dan dihuni lebih 2.800 jiwa> mereka menyebar di enam desa yakni Kahyapu, Kaana, Malakoni, Meok, Apoho dan Banjarsari.

Terdapat lima suku asli yang mendiami pulau tersebut yakni Suku Kaitora, Kaharubi, Kauno, Kaharuba, Kaahua dan bagi pendatang diberi nama Suku Kamai. [Gara Panitra]