Rofiq Sumantri[/caption]BENGKULU, PB - Selain memperkarakan kisruh mutasi yang dialami oleh mantan pejabat Pemerintah Kota, Koordinator Bidang Litigasi Lembaga Konsultasi Bantuan Hukum (LKBH) Korpri Provinsi Bengkulu, Rofiq Sumantri, juga mengkritisi pelaksanaan seleksi jabatan pimpinan tinggi atau yang biasa disebut lelang jabatan.
(Lihat juga: Kisruh Mutasi memanas)
Menurut dia, proses lelang di lingkungan Pemerintah Kota Bengkulu tersebut tidak layak untuk dilanjutkan. Pasalnya, Sekretaris Panitia Seleksi (Pansel) seleksi jabatan pimpinan tinggi, Budiman Ismaun, dituding tidak pernah mengikuti seleksi jabatan.
"Budiman dalam SK (Surat Keputusan) Gubernur Bengkulu tidak pernah ikuti proses lelang jabatan. Tapi yang bersangkutan menjadi Ketua Timsel Sekretaris Kota. Bagi kami ini keliru," katanya kepada jurnalis, Rabu (25/11/2015).
Ia menjelaskan, saat ini LKBH Korpri Provinsi Bengkulu sedang melakukan proses identifikasi dan verifikasi terhadap masalah ini. Ia menilai, seseorang yang tidak pernah mengikuti lelang jabatan tidak layak untuk masuk dalam panitia seleksi.
"Mana mungkin orang yang tidak pernah ikut lelang jadi panitia lelang. Apa artinya kompetensi dan netralitas yang menjadi syarat utama dalam Pansel," tukasnya.
Rofiq menjelaskan, upaya kritis yang ia lakukan ini bukan untuk melakukan intervensi terhadap proses lelang jabatan yang sedang berlangsung. Menurut dia, sebagai orang yang bergerak dibidang hukum, ia perlu memberikan peringatan agar prosesnya lelang jabatan tersebut berjalan dengan benar.
"Bisa saja mereka salah dan khilaf. Kami tidak ingin mengintervensi lelang jabatan itu. Kami hanya ingin agar panitia seleksi diduduki oleh orang-orang yang sesuai dengan prosedur. Agar masalah ini menjadi jernih dan tidak menjadi residu dikemudian hari," demikian Rofiq. [Revolusionanda]
